SIARAN PERS

Release Pers

Tentang

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang Bantuan Hukum (KUBAH)

10 Alasan menolak Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibawah Kementrian Hukum dan HAM dan Alasan untuk segera diakhirinya deadlock pembahasan RUU Bantuan Hukum!

Pembahasan RUU Bantuan Hukum kini memasuki babak penentuan. Baik Pemerintah dan DPR masing-masing berada dalam posisinya. Namun demikian, dengan sejumlah kelemahannya, materi RUU versi DPR dapat dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan materi usulan pemerintah yang telah mengkorup sedemikian rupa draft awal yang disusun bersama dengan melibatkan masyarakat sipil.

Salah satu pasal krusial yang menjadi pangkal berlarut-larutnya pembahasan RUU Bantuan Hukum adalah mengenai kelembagaan. DPR mendukung adanya Badan Bantuan Hukum yang mandiri sementara Pemerintah menghendaki Menteri Hukum dan HAM sebagai penyelenggara Bantuan Hukum. Usulan pemerintah tersebut telah jauh melenceng dari draft awal yang disusun bersama oleh Tim Pemerintah dengan melibatkan representasi masyarakat sipil. Pertentangan tersebut menempatkan pembahasan RUU Bantuan Hukum dalam posisi deadlock.

Deadlock mengenai pembahasan mengenai kelembagaan dalam RUU Bantuan Hukum ini harus segera diakhiri. Jika Pemerintah dan DPR dalam masa persidangan terakhir tahun 2011 ini gagal mencapai kata sepakat, maka dipastikan RUU Bantuan Hukum akan tertunda lagi untuk jangka waktu yang sangat lama, yakni sampai 2014. Jika ini terjadi, maka Pemerintah SBY dan jajarannya dapat dikatakan tidak serius untuk menjamin hak warga negara atas bantuan hukum. Lebih jauh, ia juga telah bertentangan dengan tekad awal pemerintah dalam strategi nasional (Stranas) Pemenuhan Akses atas keadilan yang dicanangkan oleh Bappenas.

KUBAH menolak kedudukan Pemerintah yang bersikukuh dengan kementrian hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum. Penolakan ini dilandasi oleh sejumlah alasan:

Mengancam independensi penyelenggaraan bantuan hukum;

Menempatkan penerima bantuan hukum secara politis dan sosiologis dalam posisi subordinat dibawah pemerintah yang notabene sering menjadi lawan dari penerima bantuan hukum yang termarginalisasi oleh kebijakan negara;

Penyelenggaraan bantuan hukum di bawah kementrian juga berpotensi bagi digunakannya penyelenggaraan bantuan hukum untuk tujuan-tujuan politis dari pejabat pemerintah atau kepentingan rejim yang berkuasa;

Menempatkan penyedia bantuan hukum, advokat, dan orgnaisasi bantuan hukum dalam kedudukan yang tergantung, rentan diintervensi oleh Pemerintah sehingga tugas utama advokat, penyelenggara bantuan hukum sebagai bagian dari penegak hukum yang melakukan check and balance menjadi mandul;

Terlalu state center. Penyelenggaraan bantuan hukum harus melibatkan banyak aktor yang telah bekerja dalam mendukung pemenuhan akses atas keadilan. penyelenggaraan bantuan hukum harus bersifat multi stakeholder Berpotensi mematikan inisitaif-inisiatif pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan oleh Pemda-pemda tingkat Kota/kabupaten.

Dibawah kementrian dengan kaki birokrasi yang menjangkau tiap provinsi, penyelenggaraan bantuan hukum dapat lebih luas dan secara kuantitas lebih banyak yang terbantu, namun, itu saja tidak cukup karena penyelenggaraan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam ICCPR, harus juga menjamin terpenuhinya kualitas bantuan hukum.

Terancam mengulangi kegagalan Mahkamah Agung dalam menyerap dana Bantuan hukum. Dengan kaki birokrasi disetiap pengadilan negeri, MA hanya berhasil menyerap kurang dari 14 % dari Dana Bantuan Hukum untuk rakyat miskin, atau hanya 7 mulyar dari 47 miliar yang dianggarkan setiap tahun. Hal ini menunjukan bahwa meskipun dibawah kementrian jangkauan bantuan hukum lebih luas, namun tidak bisa menjamin kepercayaan publik atas penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah:

Dengan penyelenggaraan di kementrian yang bersifat struktural-vertikal, penyelenggaraan bantuan hukum terancam seperti penyelenggaraan RANHAM dimana pemerintah daerah tidak cukup merasa memiliki program yang ada (program ownership) dan Pemerintah Daerah tidak cukup serius untuk mengoptimalkan pemenuhan hak atas bantuan hukum; Berpotensi untuk timbulnya mafia hukum dan korupsi judicial. Penyelenggaraan bantuan hukum di bawah kementrian yang nitabene dipimpin oleh faksi politik,

berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan sekelompok orang untuk memperkaya diri dan melakukan korupsi peradilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut,KUBAH mendesak Pemerintah untuk segera menyepakati inisiatif badan Legislasi DPR mengenai Badan Bantuan Hukum Independen.

Jakarta, 31 Mei 2011

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang

Bantuan Hukum (KUBAH) (YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogya, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makasar, LBH Manado, LBH Papua, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Lampung, LBH Palembang, PBHI, LBH Apik, LBH Pers, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, Elsam, Kontas, KRHN, Leip, PSHK, MaPPI FHUI, ICW, Walhi, Aman, Sawit Watch)

About Administrator Law

FW Law firm offers integrated legal services to individual and corporate client.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s