“Dua tersangka tidak mengetahui PT Marell Mandiri mensubkontrakan proyek kepada PT Anugerah Nusantara”.

Dua tersangka korupsi pengadaan alat laboratorium dan peralatan penunjang pendidikan periode 2010 pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Fakhrudin (Pembantu Rektor III) dan Tri Mulyono (Dosen Fakultas Teknik) diperiksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Senin (9/1).

Pengacara Fakhrudin dan Tri, Teguh Samudera mengatakan kedua kliennya disodorkan 17-20 pertanyaan seputar identitas, fungsi, tugas, dan proses awal lelang yang dimenangkan oleh PT Marell Mandiri. Kemudian, kliennya juga dikonfirmasi sejumlah dokumen, seperti dokumen berita acara pemenangan lelang.

Ketika itu, lanjut Teguh, lelang dimenangkan oleh PT Marell karena harga yang ditawarkannya yang paling rendah ketimbang peserta lelang lainnya. Ada selisih harga sekitar Rp600 ribu untuk setiap barang. Selain harga yang rendah, kualitas barang juga sesuai dengan yang diperlukan.

Oleh karenanya, PT Marell dinyatakan menang sebagai peserta lelang. Namun begitu, Fakhrudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tri selaku Ketua Panitia Lelang (KPL) tidak mengetahui proyek pengadaan itu disubkontrakan PT Marell ke PT Anugerah Nusantara.

Teguh menjelaskan, hal itu pun baru diketahui UNJ dari pemberitaan media. “Kan yang bersangkutan dosen, ngerti apa. Kalau misalnya terjadi kekeliruan karena kesalahan dia tidak memahami tugas dan fungsinya. Dia tahunya harganya paling murah dan kualitasnya sesuai yang dibutuhkan,” katanya.

Jadi, lanjut Teguh, kalau misalnya di balik itu terjadi kongkalikong antara PT Marell dan PT Anugerah Nusantara, UNJ tidak mengerti. UNJ hanya menjalankan lelang sesuai prosedur dan UNJ hanya mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek itu semuanya PT Marell.

 

PT Anugerah adalah perusahaan milik Muhammad Nazaruddin yang masih satu konsorsium dengan PT Permai Group yang dikoordinatori oleh Mindo Rosalina Manulang -terdakwa kasus wisma atlet Sea Games.

 

“Kalau dipikir, menjebak kami, merugikan kepentingan kami. Makanya, kami akan diskusikan dulu dengan klien apa tindakan yang akan kami lakukan. Kalau seperti ini kan, kami dibohongi oleh mereka,” ujarnya.

 

Meski demikian, Teguh menduga mungkin saja kliennya melakukan kesalahan administrasi karena tidak memahami tugas dan fungsinya. Tapi, kesalahan administrasi ini dalam ketentuan Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah kesalahan administrasi dapat juga dianggap sebagai tindak pidana.

 

Atas kejadian itu, Teguh merasa aneh mengapa sampai saat ini belum ada tersangka dari pihak PT Marell. Teguh juga belum menentukan upaya hukum apa yang akan dilakukan terhadap PT Marell karena pihaknya masih menunggu kejelasan soal informasi keterlibatan PT Anugerah dalam proyek alat laboratorium dan peralatan penunjang pendidikan UNJ.

 

Manakala pihaknya telah mendapat informasi yang cukup, baru kemudian akan didiskusikan bersama kliennya, upaya hukum apa yang akan dilakukan terhadap PT Marell.

Lebih dari itu, Teguh menyatakan pihaknya siap memberikan dokumen-dokumen kontraknya dengan PT Marell. Tidak ada kontrak dengan PT Anugerah. Semua dokumen penyerahan bukti atas nama PT Marell.

 

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad mengatakan pemeriksaan terhadap kedua tersangka dilakukan untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus itu. Kejaksaan akan tetap mengkaji apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk juga pihak rekanan proyek yang sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. “Jadi siapapun yang terlibat, baik rekanan atau pihak lain pasti akan dipanggil,” tukasnya.

 

Untuk diketahui, penyidik telah menetapkan dua tersangka, Fakhrudin dan Tri Mulyono. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap dokumen lelang dan kontrak proyek. Namun, hingga kini, penyidik belum menetapkan tersangka dari pihak swasta.

 

Penetapan keduanya menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 161 dan 162/F.2/Fd.1/11/2011. Keduanya, diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium dan peralatan penunjang pendidikan periode 2010 pada UNJ yang nilai proyeknya mencapai Rp17 miliar.

 

Modus yang digunakan adalah dengan melakukan penggelembungan harga. Kemudian, spesifikasi barang tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Akibat perbuatan kedua tersangka, kerugian negara ditaksir mencapai Rp5 miliar dan keduanya dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

About Administrator Law

FW Law firm offers integrated legal services to individual and corporate client.

Comments are closed.