P e n g u m u m a n

Nomor  : 017/LP / KABH – FW / I /2012

 

TENTANG

Bantuan Hukum

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum dan Surat Edaran Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 04/TUADA-AG/2011 dan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang petunjuk pelaksanaan teknis prodeo Nomor : 020/SEK/SK/H/2011 bekerjasama Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada tiap pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun prosedur berperkara pada tingkat Pengadilan Agama (PA) dan atau / Pengadilan Negeri  (PN) maupun tingkat banding / kasasi* Pengadilan baik PTA / PT Banten :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikeluarkan dari Kepala Desa / Lurah / Banjar / Nagari / Gambong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  2. Surat Keterangan tunjangan seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan  (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Tunai Langsung (BLT);
  3. Surat Pernyataan Diri Tidak Mampu bermaterai;
  4. Permohonan bantuan hukum di tujukan kepada Hakim pengadilan setempat;
  5. Bantuan hukum pada tingkat banding / kasasi* yakni putusan perkara tingkat pertama tidak lebih dari atas waktu 14 hari sejak putusan dibacakan melampirkan hal tersebut diatas poin No.  1 (satu) sampai dengan  No. 4 (empat).

Demikian penjelasan prosedur mendapat bantuan hukum dapat diperhatikan pada pihak yang terkait dan terima kasih atas kerjasamanya.

Tangerang,   10  Januari  2012

 Hormat saya,

Tio Florentin

                                      

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
  ————————————————–
 *) Tingkat lanjutan                                                                                                 

                                                            

About Administrator Law

FW Law firm offers integrated legal services to individual and corporate client.

Comments are closed.