Pertanyaan :

Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mau bertanya mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa kakak saya. Sepeda motor yang dipakai telah rusak dan ditahan di polsek setempat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut. Apakah dikenakan biaya atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

ANDIX ANDOX

Jawaban :

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.

Berdasarkan keterangan yang Anda berikan, kami asumsikan bahwa sepeda motor kakak Anda disita dan dijadikan barang bukti oleh polisi di Kepolisian Sektor (“Polsek”).

Sepeda motor pada peristiwa ini merupakan barang bukti yang dapat diminta kembali oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP“):

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

a.    kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b.    perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c.    perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Anda menyebut bahwa saat ini sepeda motor kakak Anda berada di Polsek. Oleh karena itu, maka ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 10/2010”), khususnya dalam Pasal 19:

(1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.

(2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:

a.    memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;

b.    membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan

c.    mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Dengan demikian, berdasarkan aturan di atas, kakak Anda dapat meminta kembali sepeda motor yang disita dengan cara meminta atau memohon surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik di Polsek tempat sepeda motor kakak Anda disita.

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang sitaan untuk “menebus” barang yang disita polisi. Ini artinya, tidak ada kewajiban kakak Anda untuk membayar sejumlah uang kepada pihak polisi untuk mengambil kembali sepeda motor.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2.    Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

About Administrator Law

FW Law firm offers integrated legal services to individual and corporate client.

Comments are closed.