Menerima Tagihan Kartu Kredit Tanpa Pernah Memakainya

Pertanyaan :

Saya pernah ditawari teman sekantor pengurusan pemegang kartu kredit suatu bank, dengan meminta KTP beserta slip gaji. Setelah melewati beberapa proses, terakhir ada konfirmasi dari pihak bank tentang data yang saya ajukan. Setelah menunggu, teman saya mengabarkan bahwa pengajuan ditolak. Namun setelah beberapa bulan ada pihak penagih telpon ke kantor tempat saya bekerja, yang menyatakan bahwa saya harus membayar tagihan. Setelah dijelaskan saya tidak pernah memegang kartu kredit pihak bank bersikeras bahwa kartu kredit saya telah diterima dan dikirimkan ke alamat yang berbeda, jika tidak segera dilunasi pihak penagih mengatakan akan memasukkan nama saya ke daftar hitam Bank Indonesia. Saya mohon arahan harus bagaimana jika pihak bank menolak untuk menghapus nama saya di daftar hitam Bank Indonesia? Karena itu akan jadi masalah jika saya ingin mengajukan kredit atau pinjaman ke bank lain. Apa saya bisa menuntut pihak bank ke pengadilan? Jika mereka bersikeras tidak akan menghapus nama saya. Terima kasih banyak mohon bantuannya.

Jawaban :

Kasus yang dialami Saudara dapat kami indikasikan (apabila terdapat bukti-bukti yang cukup dan sah menurut hukum) sebagai tindakan yang mengarah pada Carding. Tindakan Carding merupakan tindak kejahatan yang marak dilakukan dengan modus menggunakan kartu kredit milik orang lain yang seharusnya dimiliki secara fisik dan digunakan oleh pemilik yang telah disetujui sebelumnya oleh BankIssuer/Penerbit Kartu Kredit tersebut, dengan melalui proses persetujuan/ approval berdasarkan ketentuan internal bank tersebut. Kejahatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan fisik kartu maupun melalui elektronik/online dengan pencantuman data-data kartu kredit tersebut untuk melakukan transaksi elektronik/online.

Berkaitan dengan istilah “Daftar Hitam” yang digunakan, sebagai informasi, Daftar Hitam Nasional (DHN) pada dasarnya merupakan informasi mengenai identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong baik melalui kliring maupun loket bank (over the counter). Sehingga, tidak ada hubungannya dengan pemberian kredit tanpa agunan dalam bentuk kartu kredit seperti yang disebutkan Saudara sebelumnya.

Untuk mengetahui status fasilitas kartu kredit yang Saudara terima (apabila terbukti ada), Saudara dapat menemukan hal tersebut pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (“SID BI”), termasuk informasi perihal data-data lainnya seperti agunan, penjamin dari Bank atau Lembaga Pembiayaan. Data demikian dapat Saudara peroleh dikarenakan SID BI merupakan sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan yang berisi data-data sebagaimana disebutkan sebelumnya dan Informasi Debitur Individual (“IDI”) Historis, yang merupakan laporan yang dapat dicetak dan berisi mengenai data-data debitur beserta data fasilitas kredit yang diperoleh. IDI diberi tambahan kata “Historis” karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir.

Pihak yang dapat memperoleh IDI Historis adalah anggota BIK (Bank dan Lembaga Pembiayaan) serta masyarakat. Sekedar informasi tambahan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam proses membangun Sistem Informasi Debitur (“SID”) yang akan diawasi olehnya. Rencananya, SID ini akan berisi data-data nasabah perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi serta data sarana umum (public utility), sebagai bentuk pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK. OJK menargetkan, SID ini sudah bisa beroperasi pada tahun 2016 mendatang.

Untuk kasus Saudara, merujuk pada best practice, saran saya, Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1.    Melakukan permintaan IDI Historis melalui Bank atau Lembaga Pembiayaan, atau dapat juga melalui Gerai Info Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat (daerah) atau secara online melaluiwebsite Bank Indonesia.

2.    Melakukan pengaduan pada Bank tempat Saudara mengajukan fasilitas kartu kredit tersebut, dengan menemui Customer Care Group pada Bank tersebut dan membawa dokumen IDI Historis milik Saudara serta menceritakan kronologis kasus yang Saudara hadapi, dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat demi keuntungan dan kepentingan bersama.

3.    Apabila permasalahan/kasus tersebut Saudara pandang tidak dapat ditangani dengan baik oleh Customer Care Group pada Bank tersebut, maka, Saudara dapat melanjutkan dengan penyelesaian secara hukum, yaitu dengan mengajukan kasus tersebut untuk diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;

2.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Advertisements

Adakah Jerat Pidana Bagi Penghina Pancasila?

Pertanyaan  :

Apa pidana bagi orang yang menghina Pancasila? Apa bisa dikatakan menghina lambang Negara?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pidana Bagi Penghina Lambang Negara

Perlu kami luruskan bahwa Lambang Negara Indonesia bukanlah Pancasila, melainkan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.[1] Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.[2]

Penghinaan terhadap lambang Negara diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamnya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.”

 R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.133) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina.

Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) juga mengatur larangan bagi setiap orang untuk mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

Sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 68 UU 24/2009:

“Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara (“TAP MPR 1998”) ditetapkan bahwa pancasila sebagai dasar Negara, pasal tersebut berbunyi:

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

 

Oleh karena itu, kami luruskan bahwa Pancasila bukanlah lambang Negara, melainkan merupakan dasar Negara. Lalu adakah ancaman pidana bagi penghina Pancasila sebagai dasar Negara?

Berdasarkan wawancara kami via telepon pada 1 Februari 2017 dengan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura, Pancasila merupakan dasar Negara bukan lambang Negara. Ini karena yang disebut dengan lambang Negara dalamPasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, sebagaimana juga telah dijelaskan di atas berdasarkan UU 24/2009.

Pidana Bagi Orang Yang Menghina Pancasila

Sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, Pancasila merupakan dasar Negara. Lantas apa pidana bagi orang yang menghina Pancasila sebagai dasar Negara?

Berdasarkan hasil wawancara kami pada 2 Februari 2017 dengan Arsil Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Pancasila bukan lambang Negara, melainkan dasar Negara. Tidak ada ketentuan yang dapat mempidana penghinaan terhadap dasar Negara. Jadi mengusut atau mempidana penghina Pancasila sebagai dasar Negara dengan pasal penghinaan terhadap lambang Negara adalah salah.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, Pancasila adalah dasar Negara, bukan lambang Negara. Oleh karena itu tidak ada pengaturan pidana bagi pelaku penghinaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura pada 1 Februari 2017 pukul 14.43 WIB untuk meminta pendapatnya soal penghinaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara.

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”)

[2] Pasal 46 UU 24/2009

Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Praktik

Pertanyaan :

Saya mau tanya, dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pidana dengan syarat sebagai salah satu hukuman/sanksi. Sebenarnya pelaksanaan dan prakteknya digunakan tidak di Indonesia? Saya lihat sepertinya pelaku tindak pidana anak selalu dikenakan hukuman pidana pada umumnya (penjara) dan sedikit yang diversi. Ada tidak praktek penjatuhan pidana dengan syarat ini? Terima kasih.

Jawaban :

Anda menyebut soal diversi. Diversi secara tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Perlu Anda ketahui, sebelum ada proses peradilan pidana pada anak, wajib dilakukan upaya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Ini artinya, menjawab pertanyaan Anda, dalam praktiknya upaya diversi ini wajib dan utama dilaksanakan. Dengan kata lain, kasus pidana anak setelah lahirnya UU SPPA tidak boleh diproses tanpa melalui diversi.

Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat merupakan salah satu pidana pokok yang dijatuhkan terhadap anak sebagaimana disebut dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA:

 
Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a.    pidana peringatan;

b.    pidana dengan syarat:

1)    pembinaan di luar lembaga;

2)    pelayanan masyarakat; atau

3)    pengawasan.

c.    pelatihan kerja;

d.    pembinaan dalam lembaga; dan

e.    penjara.

Namun, perlu Anda ketahui bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan hakim [lihat Pasal 73 ayat (1) UU SPPA].

Ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana dengan syarat.Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak [Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU SPPA].

Di samping itu, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan dan anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun [Pasal 73 ayat (7) dan (8) UU SPPA].

Menjawab pertanyaan Anda lainnya, dalam praktiknya ada kasus pidana anak dimana hakim menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap terdakwa anak. Sebagai contoh adalah pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 217/Pid.Sus/2014/PT.Bdg dalam perkara pidana dengan terdakwa anak. Pada pengadilan tingkat pertama, hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Atas perbuatan terdakwa anak ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, denganketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan lain dari Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa berakhirnya percobaan selama 1 (satu) tahun. Ini artinya, hakim menjatuhkan pidana dengan syarat kepada terdakwa anak tersebut. Namun, atas putusan ini, penuntut umum mengajukan banding.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim pada pengadilan tingkat pertama karena tidak menentukan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana dengan syarat terhadap terdakwa anak. Oleh karena itu, hakim pada Pengadilan Tinggi menambah dan melengkapi syarat umum dan syarat khusus seperti disebutkan dalam pasal 73 ayat (3) dan (4) UU SPPA.

Syarat umum itu adalah Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat. Syarat umum ini secara normatif, telah tercakup dalam lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Terdakwa. Sedangkan syarat khusus, Terdakwa tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun.

Akhirnya, hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berahir terbukti melakukan tindak pidana pidana. Hakim juga menambah syarat umum, yakni terdakwa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus, yakni dilarang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan:

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 217/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.

 

Adakah Pidana Bagi Wartawan yang Membuat Berita Bohong?

Pertanyaan :

Apakah wartawan yang melakukan pemberitaan bohong dan mengandung unsur fitnah sehingga menimbulkan opini negatif bisa dipidanakan?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Melalui pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa Anda merupakan pihak yang difitnah secara langsung melalui tulisan dari seorang wartawan yang merupakan bagian dari Perusahaan Pers Nasional. Oleh sebab itu, sebelum masuk pada unsur pidana, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ada upaya lain yang dapat Anda tempuh untuk melindungi hak Anda yang akan kami uraikan lebih lanjut di bawah ini.

 

Berita yang Keliru

Soal pemberitaan yang salah, Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) menyatakan:

“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yangkeliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

Di dalam dunia pers dikenal 2 (dua) istilah yakni: hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”).

  1. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.[1]
  2. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.[2]

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Upaya yang dapat ditempuh akibat pemberitaan pers yang merugikan

Dalam kasus yang Anda hadapi dan dengan merujuk pada asumsi kami di atas, kami berpandangan bahwa Anda sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan memiliki Hak Jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Lebih lanjut, langkah berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah membuat pengaduan di Dewan Pers. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.[3]

Dewan Pers Indonesia mendefinisikan pengaduan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.[4]

Salah satu fungsi Dewan Pers yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.[5]

Dengan demikian, kami berpandangan bahwa Anda dapat menjadi pengadu di Dewan Pers untuk mengajukan keberatan atas karya jurnalistik dari wartawan tersebut.

Bila Hak Jawab Tak Membuahkan Hasil

Apabila Hak Jawab dan Pengaduan ke Dewan Pers tidak juga membuahkan hasil, maka UU Pers juga mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 18 ayat (2) UU Perssebagai berikut:

Pasal 5 UU Pers:

(1)  Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(2)  Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3)  Pers wajib melayani Hak Koreksi.

 

Pasal 18 ayat (2) UU Pers:

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

 

Sebagai referensi Anda dapat membaca artikel Mekanisme Penyelesaian atas Pemberitaan Pers yang Merugikan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers;
  3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

[1] Pasal 1 angka 11 UU Pers

[2] Pasal 1 angka 12 UU Pers

[3] Pasal 15 ayat (1) UU Pers

[4] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (“Peraturan Dewan Pers 3/2013”) yang kami akses dari laman Dewan Pers Indonesia

[5] Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers

Penyidikan Bidang Perbankan

Pertanyaan :

Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana money laundry pada tahap penyidikan yang terkait dengan kerahasiaan bank?

Jawaban :

Money laundering, atau disebut juga laundering, menurut Black’s Law Dictionary 7th Edition adalah:

 

“the federal crime of transferring illegally obtained money through legitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced.”

Di Indonesia, money laundering ini disebut sebagai pencucian uang, dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 8/2010”).

Pasal 72 ayat (1) UU No. 8/2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

a)     orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada penyidik;

b)     tersangka; atau
c)     terdakwa.

Pasal 72 ayat (2)UU No. 8/2010 selanjutnya menjelaskan bahwa dalam meminta keterangan di atas, bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lainnya. Jadi, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara TPPU dapat meminta keterangan yang diperlukan, tanpa terhambat dengan ketentuan mengenai rahasia bank.

Demikian jawaban singkat dari kami, semoga berguna.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wanprestasi dan Penipuan

Pertanyaan :

Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?

Jawaban :

Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata.

Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. “Melawan hak” di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.

Pada penipuan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Sedangkan pada wanprestasi bisa saja orang yang dituduhkan melakukan wanprestasi tidak memiliki niat untuk melakukan wanprestasi. Mungkin saja ia tidak bisa melaksanakan perjanjian karena hal-hal di luar kemampuannya. Misalnya, dalam perjanjian, pada tanggal 4, A harus menyerahkan sekuintal beras kepada B. Namun karena desa tempat tinggalnya dilanda banjir, A tidak bisa menyerahkan beras tersebut. Dalam hal ini A telah wanprestasi terhadap B.

Hukuman Bagi Saksi Palsu di Persidangan

Pertanyaan :

Bagaimana jika keterangan yang diberikan oleh pihak saksi dari penuntut umum palsu dalam persidangan? Apakah pihak saksi tersebut dapat dihukum dan apa saja pengaturan yang menyangkut hal itu? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Ancaman Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[1]

 

Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu:

Ayat 1:

“Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

 

Ayat 2:

“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

 

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:

  1. Keterangan itu harus di atas sumpah.
  2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
  3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

 

Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (disengaja).

 

Sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu. Pasal 174 KUHAP menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

 

Persoalan Keterangan Palsu Juga Dikenal dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Sekedar tambahan informasi untuk Anda, persoalan saksi memberi keterangan palsu di persidangan juga dikenal dalam perkara korupsi, seperti diatur Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”).

Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Referensi:

  1. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 231K/Pid/2008.

[1] Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

Pertanyaan :

Apa bisa meminta rehabilitasi pada kasus narkoba? Bagaimana cara meminta permohonan rehabilitasi di dalam pengadilan?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

  1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.[1]
  2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[2]

 

Pihak yang Direhabilitasi Narkotika

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[3] Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Waktu Diputuskannya Rehabilitasi

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk Penyalah Guna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

 

Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.[4] Penjelasan lebih lanjut akan kami jelaskan di bawah ini.

Syarat Permohonan Rehabilitasi

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Badan Narkotika Nasional (“BNN”), syarat-syarat permohonan rehabilitasi itu adalah

  1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:a. Identitas pemohon/tersangka,  b. Hubungan Pemohon dan tersangka, c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
  2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
  3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
  4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
  5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa
  6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
  7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan
  8. Surat Keterangan dari tempat rehgabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi
  9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen
  10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
  11. Surat Pernyataan bermaterai
  12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
  13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
  14. Foto copy kartu keluarga
  15. Foto copy izin dari pengacara

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

A. Pecandu Narkotika

 

  1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[5]

 

  1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[6]

B. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi

Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan BNN 11/2014.

 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.[7]

 

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.[8]

Tata Cara Permohonan Rehabilitasi

Dalam konteks pertanyaan Anda soal permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat permohonan telah kami sampaikan di atas.

 

Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.[9]

 

Jadi, Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa.

Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.[10]

Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

Tugas Tim Asesmen Terpadu

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:[11]

  1. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
  2. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

 

Libur Idul Fitri

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM

 

PENGUMUMAN

SK. No. 137/PP/KABH-FW/VI/2016

Di umumkan sehubungan dengan libur & cuti bersama Lebaran 1437 H, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata  libur pada tanggal : 2 – Juli – 2016 s/d  9 – Juli – 2016.

Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata siap melayani kembali tanggal 11 – Juli – 2016.

Segenap Pimpinan dan Staf Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

Tangerang, 29 Juni 2016

Tio Florentin

Libur Awal Puasa 2016

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. 132/PP/KABH-FW/VI/2016

 

Di umumkan sehubungan dengan awal bulan Ramadhan 1437 H, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata libur pada tanggal :  5 – Juni– 2016 s/d 8 – Juni – 2016.  Segenap Staf Kantor Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan bathin, semoga amal puasa kita diterima Allah Swt.,  amin.

Tangerang, 4  Juni 2016

Tio Florentin