Penyidikan Bidang Perbankan

Pertanyaan :

Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana money laundry pada tahap penyidikan yang terkait dengan kerahasiaan bank?

Jawaban :

Money laundering, atau disebut juga laundering, menurut Black’s Law Dictionary 7th Edition adalah:

 

“the federal crime of transferring illegally obtained money through legitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced.”

Di Indonesia, money laundering ini disebut sebagai pencucian uang, dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 8/2010”).

Pasal 72 ayat (1) UU No. 8/2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

a)     orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada penyidik;

b)     tersangka; atau
c)     terdakwa.

Pasal 72 ayat (2)UU No. 8/2010 selanjutnya menjelaskan bahwa dalam meminta keterangan di atas, bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lainnya. Jadi, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara TPPU dapat meminta keterangan yang diperlukan, tanpa terhambat dengan ketentuan mengenai rahasia bank.

Demikian jawaban singkat dari kami, semoga berguna.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wanprestasi dan Penipuan

Pertanyaan :

Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?

Jawaban :

Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata.

Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. “Melawan hak” di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.

Pada penipuan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Sedangkan pada wanprestasi bisa saja orang yang dituduhkan melakukan wanprestasi tidak memiliki niat untuk melakukan wanprestasi. Mungkin saja ia tidak bisa melaksanakan perjanjian karena hal-hal di luar kemampuannya. Misalnya, dalam perjanjian, pada tanggal 4, A harus menyerahkan sekuintal beras kepada B. Namun karena desa tempat tinggalnya dilanda banjir, A tidak bisa menyerahkan beras tersebut. Dalam hal ini A telah wanprestasi terhadap B.

Hukuman Bagi Saksi Palsu di Persidangan

Pertanyaan :

Bagaimana jika keterangan yang diberikan oleh pihak saksi dari penuntut umum palsu dalam persidangan? Apakah pihak saksi tersebut dapat dihukum dan apa saja pengaturan yang menyangkut hal itu? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Ancaman Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[1]

 

Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu:

Ayat 1:

“Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

 

Ayat 2:

“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

 

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:

  1. Keterangan itu harus di atas sumpah.
  2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
  3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

 

Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (disengaja).

 

Sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu. Pasal 174 KUHAP menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

 

Persoalan Keterangan Palsu Juga Dikenal dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Sekedar tambahan informasi untuk Anda, persoalan saksi memberi keterangan palsu di persidangan juga dikenal dalam perkara korupsi, seperti diatur Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”).

Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Referensi:

  1. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 231K/Pid/2008.

[1] Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

Pertanyaan :

Apa bisa meminta rehabilitasi pada kasus narkoba? Bagaimana cara meminta permohonan rehabilitasi di dalam pengadilan?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

  1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.[1]
  2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[2]

 

Pihak yang Direhabilitasi Narkotika

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[3] Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Waktu Diputuskannya Rehabilitasi

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk Penyalah Guna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

 

Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.[4] Penjelasan lebih lanjut akan kami jelaskan di bawah ini.

Syarat Permohonan Rehabilitasi

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Badan Narkotika Nasional (“BNN”), syarat-syarat permohonan rehabilitasi itu adalah

  1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:a. Identitas pemohon/tersangka,  b. Hubungan Pemohon dan tersangka, c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
  2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
  3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
  4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
  5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa
  6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
  7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan
  8. Surat Keterangan dari tempat rehgabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi
  9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen
  10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
  11. Surat Pernyataan bermaterai
  12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
  13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
  14. Foto copy kartu keluarga
  15. Foto copy izin dari pengacara

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

A. Pecandu Narkotika

 

  1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[5]

 

  1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[6]

B. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi

Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan BNN 11/2014.

 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.[7]

 

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.[8]

Tata Cara Permohonan Rehabilitasi

Dalam konteks pertanyaan Anda soal permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat permohonan telah kami sampaikan di atas.

 

Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.[9]

 

Jadi, Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa.

Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.[10]

Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

Tugas Tim Asesmen Terpadu

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:[11]

  1. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
  2. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

 

Libur Idul Fitri

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM

 

PENGUMUMAN

SK. No. 137/PP/KABH-FW/VI/2016

Di umumkan sehubungan dengan libur & cuti bersama Lebaran 1437 H, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata  libur pada tanggal : 2 – Juli – 2016 s/d  9 – Juli – 2016.

Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata siap melayani kembali tanggal 11 – Juli – 2016.

Segenap Pimpinan dan Staf Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

Tangerang, 29 Juni 2016

Tio Florentin

Libur Awal Puasa 2016

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. 132/PP/KABH-FW/VI/2016

 

Di umumkan sehubungan dengan awal bulan Ramadhan 1437 H, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata libur pada tanggal :  5 – Juni– 2016 s/d 8 – Juni – 2016.  Segenap Staf Kantor Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan bathin, semoga amal puasa kita diterima Allah Swt.,  amin.

Tangerang, 4  Juni 2016

Tio Florentin

Pasal untuk Menjerat Orang yang Sengaja Menenggelamkan Kapal

Pertayaan :

Bagaimana jika ada pemilik kapal yang dengan sengaja menenggelamkan kapalnya, dan membuat seluruh ABK meninggal karena usaha tersebut dengan tujuan untuk mendapat asuransi atas kapal itu ? a. Kaitannya dengan pasal di dalam KUHP  b. Ancaman pidana terhadap pelaku (pemilik kapal)

Jawaban :

Pemilik kapal pada dasarnya dapat dipidana dengan Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) atas perbuatannya dengan sengaja menenggelamkan kapal yang diasuransikan:

Pasal 382 KUHP:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kepada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 160) mengatakan bahwa tentang “pembakaran” lihat Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, dan tentang “menenggelamkan dan sebagainya perahu” lihat Pasal 198 dan Pasal 199 KUHP. Supaya dapat dihukum menurut pasal-pasal itu, maka peristiwa tersebut harus menimbulkan bahaya bagi umum, bahaya maut, atau ada akibat orang mati. Sebaliknya untuk dapat dihukum menurut Pasal 382 KUHP, tidak perlu pembakaran itu menimbulkan bahaya umum, bahaya maut, atau berakibat orang mati, di sini cukup peristiwa itu terjadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan merugikan orang penanggung asuransi.

Oleh karena itu perbuatan orang yang sengaja menenggelamkan kapalnya untuk mendapatkan asuransi dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 382 KUHP.

Sedangkan untuk tindakan pembakaran yang mengakibatkan anak buah kapal (ABK) meninggal dunia, maka pemilik kapal dapat dipidana berdasarkan Pasal 198 KUHP:

Pasal 198 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal, diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
2. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Menurut R. Soesilo (Ibid, hal. 154), perbuatan-perbuatan “menenggelamkan, mendamparkan, dan sebagainya” harus dilakukan dengan sengaja (delik dolus) serta dengan “melawan hak” (berlawanan dengan hak orang lain), pun supaya dapat dihukum dengan pasal ini, maka perbuatan itu harus menimbulkan akibat-akibat sebagaimana tersebut pada sub 1 dan 2.

Sayang, sepanjang penelusuran kami, pasal-pasal ini jarang dipergunakan terkait kapal yang sengaja ditenggelamkan dan sebelumnya telah diasuransikan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Team Admin

 

Bisakah Menghukum Penyelam Tanpa Izin di Sekitar Pelabuhan Khusus?

Pertanyaan :

Apakah ada dasar hukum untuk penerapan pidana bagi pelaku penyelaman tak berizin, yang dilakukan oleh penduduk lokal yang bertempat tinggal di sekitar suatu pelabuhan khusus yang terdapat di suatu daerah aliran sungai (alur pelayaran umum)? Penyelaman dilakukan untuk mencari barang rongsokan/besi bekas pada dasar sungai untuk mereka jual kembali (tidak ada pemilik besi bekas tersebut). Bila tidak termasuk pelanggaran pidana, apakah yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengelola pelabuhan khusus tersebut untuk melarang penduduk melakukan penyelaman ilegal tersebut? Terima kasih.

Jawaban :

Sebagaimana penjelasan Saudara, penyelaman tersebut dilakukan di dasar sungai, yang terdapat pelabuhan khusus. Sesuai dengan Pasal 1 huruf bKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, yang dimaksud pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna kegiatan tertentu.

Definisi pelabuhan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”), adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada undang-undang atau peraturan yang mewajibkan seseorang mempunyai izin untuk dapat menyelam. Dalam praktiknya, seseorang dapat memiliki izin menyelam yang didapat dari organisasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI). Namun demikian, tidak ada peraturan yang memberikan sanksi bagi orang yang tidak memiliki izin tersebut untuk menyelam.

Begitu juga dengan tindakan mengambil besi rongsokan di dasar sungai. Sesuai dengan penjelasan Saudara, besi tersebut tidak bertuan dan siapapun yang menemukan berhak untuk mengambilnya.

Saudara juga tidak menjelaskan apakah dampak dari aktivitas menyelam untuk mencari besi rongsokan di dasar sungai tersebut mengganggu lalu-lintas pelayaran kapal di pelabuhan atau tidak.

Sebagaimana ketentuan Pasal 311 UU Pelayaran, yang berbunyi:

“Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Namun demikian, menurut hemat kami, penerapan Pasal 311 tersebut terkait dengan Pasal 138 ayat (4)UU Pelayaran, yang berbunyi:

“Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga, “setiap orang” dalam Pasal 311 UU Pelayaran merujuk kepada pemilik dan operator kapal, bukan semua orang, dalam hal ini penyelam tersebut.

Kami menyarankan sebaiknya para penyelam tersebut diarahkan dan diingatkan untuk menyelam di area-area tertentu yang sekiranya tidak mengganggu lalu-lintas pelayaran kapal di pelabuhan.

Demikian jawaban dari kami semoga membantu. Terima kasih.
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2.    Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus.

 

Apakah Kepala Desa Bisa Diadili di Pengadilan Tipikor?

Pertanyaan :

Apakah kepala desa adalah termasuk penyelenggara negara? Apabila kepala desa melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa, proses peradilannya apakah tipikor atau peradilan umum?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Arti Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Sementara, Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:[2]

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa undang-undang ini tidak menyebut bahwa kepala desa merupakan penyelenggara negara. Di samping itu, dilihat dari fungsi yang dijalani oleh kepala desa, kepala desa bukanlah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Dalam artikel Apakah Kepala Desa Termasuk Pejabat Negara?juga dijelaskan bahwa kepala desa bukanlah pejabat negara sehingga dilihat dari definisi penyelenggara yang kami sebutkan tadi, maka ia bukan penyelenggara negara.

 

Adapun kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.[3]

Sumber Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.[4]

Sumber pendapatan desa ini antara lain adalah:[5]

  1. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  3. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  4. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam praktiknya, aturan pengelolaan keuangan desa ini tertuang kembali dalam peraturan daerah setempat. Jika kepala desa melakukan penyimpangan keuangan desa itu, maka perlu dilihat kembali bagaimana bentuk penyimpangan yang dimaksud? Jika yang Anda maksud adalah korupsi dengan menggunakan pendapatan desa yang merugikan keuangan negara, maka ia diadili di pengadilan tindak pidana korupsi (“Pengadilan Tipikor”).

Hal ini karena yang termasuk lingkup tindak pidana korupsi antara lain menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di samping itu, wewenang Pengadilan Tipikor menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”) yaitu :

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:[6]

  1. tindak pidana korupsi;
  2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
  3. dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
    2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
    3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”)

    [2] Pasal 2 UU 28/1999

    [3] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”)

    [4] Pasal 71 UU Desa

    [5] Pasal 72 ayat (1) UU Desa

    [6] Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor

Pendidikan Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pertanyaan :

Apakah ada peraturan atau sistem pendidikan dikhususkan kepada anak usia sekolah di lapas anak?  Sehingga anak usia sekolah tetap mendapat pendidikan yang layak meskipun berada di lapas. Terima kasih.

Jawaban :

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Lapas Anak Berubah Menjadi LPKA

Sebelumnya, kami ingin meluruskan bahwa istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) yang Anda sebut sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.[1]

 

Kewajiban Anak Mengikuti Pendidikan Formal

Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan.[2] Di samping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan oleh UU SPPA.[3]

 

Pendidikan Anak dalam LPKA

Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (“Bapas”).[4]

 

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”) yang kami akses dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“ABH”) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak.

Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan ABH, meliputi ABH berstatus sebagai tersangka dan ditahan di RUTAN anak atau di kepolisian. Diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan kepolisian atau pihak RUTAN harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional.[5]

 

Sebagai contoh, berdasarkan sebuah studi tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang kami akses dari laman Kementerian Sosial RI diketahui bahwa pada beberapa kondisi hunian di LP anak tidak jauh dengan kondisi hunian dewasa, dengan kamar mandi/WC di dalam, dengan alas tidur bervariasi, beralaskan tikar, kasur tipis. Kecuali di LP anak Pare-Pare, dijumpai hunian/kamar anak cukup “child friendly”, menggunakan tempat tidur tingkat dan anak bebas menempel gambar-gambar sesuai dengan idola anak-anak remaja. Lebih lanjut dikatakan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan pada umumnya cukup tersedia, semua LP Anak sudah melakukan kejar Paket A, B, dan C (Pendidikan Kesetaraan), serta menyelenggarakan ujian akhir.

Penerapan Pendidikan Formal (Sekolah) Anak dalam LPKA

Dalam sebuah Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (2014) yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (“BPHN”), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.[6] Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.[7]

 

Soal pendidikan formal seperti yang Anda tanyakan, masih bersumber dari laporan tersebut, hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 dan wawancara dengan petugas lapas anak dan Bapas mengungkap bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu:

  1. Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana;
  2. Minat anak yang rendah terhadap pendidikan;
  3. Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada;
  4. Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya.

 

Lebih lanjut dalam laporan itu dikemukakan bahwa saat ini penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berjalan cukup baik adalah di Lapas Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Medan. Pendidikan formal yang diselenggarakan di Lapas Anak Pria Tangerang adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 49 (empat puluh sembilan) murid. Akses dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal ini dapat diselenggarakan.

Sebagai alternatif tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal karena beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, adalah maksimalisasi pendidikan non–formal. Pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C, merupakan program pendidikan alternatif selain pendidikan formal sekolah yang paling banyak dipilih oleh lapas – lapas anak. Fakta ini berdasarkan kenyataan kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya ditempatkan di lapas/rutan kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan putus sekolah.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. 

    Referensi:

    1. Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada 15 Februari 2016 pukul 13.01 WIB.
    2. Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses pada 15 Februari 2016 pukul 13.49 WIB.

     

    [1] Pasal 104 UU SPPA

    [2] Pasal 3 huruf n UU SPPA

    [3] Pasal 82 ayat (1) huhurf e UU SPPA

    [4] Pasal 85 UU SPPA

    [5] Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010

    [6] Pasal 13 (1) UU Sisdiknas

    [7] Pasal 14 UU Sisdiknas