Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Tipikor oleh Anggota Militer

Pertanyaan :

Manakah yang lebih diutamakan antara kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan yang berada di bawah Peradilan Militer?

 

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”)Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”) yang telah mencabut sebagian (Bab VII Pemeriksaan di Sidang Pengadilan) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (“UU KPK”), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”)
Perlu dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tipikor.[1]
Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.[2]
Mengenai kewenangannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.[3] Frasa ”satu-satunya pengadilan” memiliki maksud yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.[4]
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:[5]
  1. tindak pidana korupsi;
  2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
  3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.[6]
Kewenangan Peradilan Militer
Sementara itu, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.[7]
Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:
  1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
    1. Prajurit;
    2. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
    3. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
    4. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
  2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
Perlu dipahami juga bahwa yang dimaksud dengan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.[8]
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, manakah yang lebih diutamakan antara kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan yang berada di bawah Peradilan Militer jika korupsi dilakukan oleh anggota militer. Memang UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa satu-satunya pengadilan yang berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk orang yang tunduk pada peradilan umum, berbeda dengan anggota militer yang tunduk pada peradilan militer. Oleh karena itu, anggota militer tersebut akan diadili melalui pengadilan yang berada di bawah peradilan militer. Kecuali jika tindak pidana tersebut dilakukan anggota militer, bersama-sama dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, maka pengaturannya akan berbeda sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya. Jadi menurut hemat kami, harus lihat kasus per kasus dan siapa yang melakukannya.
Koneksitas
Selain itu, dalam hal ini juga dikenal istilah koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”) yang dijelaskan sebagai berikut:
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Kapan perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, dapat dilihat dalam Pasal 90 dan 91 UU Peradilan Militer yang jika dirangkum menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) (hal. 30) sebagai berikut:
  • Untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan tindak pidana itu
  • Apabila kerugian yang ditimbulkan tindak pidana titik beratnya merugikan “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer.
  • Selama kerugian yang ditimbulkan tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak dari TNI/Polri, berlakulah prinsip perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum.
Kami mengasumsikan kembali bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum bersama dengan orang yang tunduk pada peradilan militer, maka prinsip koneksitas dapat diberlakukan. Hal ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 39 UU Pemberantasan Tipikor,dijelaskan bahwa:
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
Terlebih lagi, kewenangan itu juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 UU KPK:
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.
Sebagai contoh, kasus perkara dengan menerapkan sistem koneksitas dapat dilihat pada tahun 2002 dalam penanganan kasus korupsi Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dengan Ustraindo Petro Gas (UPG) dengan tersangka Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri yang juga anggota TNI. Saat itu dibentuk Tim Penyidik Koneksitas dari unsur TNI dan Kejaksaan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan perkara Tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. Pada tingkat kasasi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 35K/Pid/2002, permohonan kasasi dikabulkan sehingga memberikan kewenangan bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menahan dan melakukan penyidikan kembali. Simak juga artikel Penahanan Ginandjar Sah, Tapi Ginandjar Sudah di Amerika Serikat.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Putusan:

[1] Pasal 1 angka 1 UU KPK
[2] Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor
[3] Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor
[4] Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor
[5] Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor
[6] Pasal 7 UU Pengadilan Tipikor
[7] Pasal 5 ayat (1) UU Peradilan Militer
[8] Pasal 1 angka 42 UU Peradilan Militer
Advertisements

Arti Oogmerk dalam Tindak Pidana

Pertanyaan :

Apa yang dimaksud dengan oogmerk dalam tindak pidana?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Definisi Oogmerk
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Dituduh Menggelapkan Karena Selisih Laporan Keuangan, menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 166-167), tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja lebih berat hukumannya daripada yang dilakukan dengan kealpaan.
Masih bersumber dari artikel yang sama, syarat suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja adalah prinsip “willens en wetens veroorzaken van een gevolg” yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Berarti harus ada kehendak (oogmerk) dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu.
Istilah oogmerk menurut Lamintang dalam Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia(hal. 289), diartikan sebagai maksud.
Lamintang dalam bukunya juga mengutip pendapat Profesor Mr. D. Simons bahwa motief, oogmerk dan opzet dalam arti sempit itu merupakan tiga stadia, melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut de will atau kehendak manusia itu tumbuh secara berurutan menjadi tindakan yang nyata. [1] Jadi oogmerk itu merupakan salah satu stadium melalui tingkatan-tingkatan dari kehendak manusia yang tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan nyata.
Lebih lanjut Profesor Mr. D. Simons menjelaskan bahwa opzet itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu motief yang kemudian berkembang menjadi suatu oogmerk dan pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai suatu opzet.[2]
Masih bersumber dari buku yang ditulis oleh Lamintang (hal. 287-288), pembentuk undang-undang tidak menjelaskan arti yang sebenarnya dari istilah oogmerk, meskipun perkataan ini banyak dipergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam Memorie van Toelichting (M.v.T), oogmerk ini telah dirumuskan sebagai “het naastedoel”Naaste doel tersebut jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti tujuan samping. Penggunaan kata tujuan samping tersebut sudah jelas tidak tepat sama sekali karena dari rumusan beberapa tindak pidana di dalam KUHP, kata oogmerk itu justru memiliki arti sebagai tujuan pokok.[3]
Arti Oogmerk jika Dilihat dari Contoh Tindak Pidana
Berikut pengertian oogmerk dapat kita lihat dalam contoh tindak pidana:[4]
  1. Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 ribu.[5]
  1. Pasal 263 ayat (1) KUHP:
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Menurut Lamintang, dari dua contoh di atas dapat dilihat bahwa:[6]
  1. Opzetnya untuk mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan oogmerk atau maksud menguasai benda tersebut secara melawan hak (Pasal 362 KUHP);
  2. Opzetnya untuk membuat palsu atau memalsukan surat adalah dengan oogmerk atau maksud mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut tidak palsu atau dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP).
Jadi menjawab pertanyaan Anda, secara sederhana oogmerk dapat diartikan sebagai maksud atau kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
  1. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2002;
  2. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

[1] Lamintang, hal. 287
[2] Lamintang, hal. 287
[3] Lamintang, hal. 287- 288
[4] Lamintang, hal. 288
[6] Lamintang, hal. 289

Libur Idul Fitri 1439 H

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. : 30/PP/KABH-FW/VI/2018

 

Di umumkan sehubungan dengan libur/ cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Kantor  Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata  libur pada tanggal : 12 – Juni  s/d  20 – Juni – 2018.

Kantor Advokat dan Bantuan hukum Florentin Wiriadinata siap melayani kembali tanggal : 21 Juni 2018.

Segenap Pimpinan dan Staf Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

 

Tangerang, 04 Juni 2018

Tio Florentin

Orang Tua Menolak Perawatan Medis Anak, Bisakah Dipidana?

Pertanyaan :

Apakah tindakan orang tua yang menolak perawatan medis terhadap pasien anak dapat dikategorikan tindak pidana? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelumnya, kami perlu pertegas kembali bahwa yang Anda tanyakan adalah“tindakan orang tua” yang menolak perawatan medis terhadap pasien anak, bukan tindakan rumah sakit ataupun tenaga kesehatan yang menolak untuk memberikan perawatan medis seperti yang sering terjadi. Mengenai rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak memberikan perawatan medis, Anda dapat menyimak artikel Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Memberikan Tindakan Medis dan Hukumnya Rumah Sakit Menolak Pasien Gawat Darurat.
Tindakan Kedokteran
Pada dasarnya, sebelum mendapat perawatan medis (tindakan kedokteran), tenaga medis harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasien. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (“Permenkes 290/2008”). Persetujuan tersebut yang sering disebut sebagai Persetujuan Tindakan Kedokteran atauInformed Consent, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.[1]
Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi (“tindakan kedokteran”) adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadp pasien.[2] Dari definisi ini, perawatan medis yang Anda sebutkan merupakan tindakan kedokteran.
Persetujuan dan Penolakan Tindakan Kedokteran
Persetujuan dapat diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat.[3]Penilaian terhadap kompetensi pasien dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sebelum tindakan kedokteran dilakukan.[4] Adapun pasien yang kompetenmenurut Pasal 1 angka 7 Permenkes 290/2008 adalah:
Pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.
Untuk pasien yang tidak termasuk pasien yang kompeten, misalnya anak-anak, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat. Yang termasuk dalamkeluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.[5]
Hal yang sama juga berlaku dalam hal penolakan tindakan kedokteran (informed refusal). Pasien dan/atau keluarga terdekatnya pada dasarnya dapat menolak setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan, setelah pasien dan/atau keluarga terdekatnya menerima penjelasan mengenai tindakan kedokteran tersebut.[6] Penolakan tindakan kedokteran harus harus dilakukan secara tertulis.[7] Namun, perlu diperhatikan juga akibat dari penolakan tindakan kedokteran ini,yaitu segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien, atau menjadi tanggung jawab keluarga pasien bagi pasien yang tidak kompeten.[8]
Jadi, penolakan tindakan kedokteran pada dasarnya bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun tanggung jawab atas segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien atau menjadi tanggung jawab keluarga terdekat pasien apabila pasien bukan pasien yang kompeten. Berdasarkan kasus Anda, maka tanggung jawab mengenai kesehatan anak akibat penolakan tindakan kedokteran akan menjadi tanggung jawab dari orang tuanya.
Menjawab pertanyaan Anda, jika mengacu pada Permenkes 290/2008, maka tidak ada ketentuan sanksi pidana bagi orang tua yang menolak dilakukannya tindakan kedokteran terhadap anaknya sebagai pasien. Lalu bagaimana ketentuan di peraturan perundang-undangan lain?
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua atas Kesehatan Anak
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Di samping hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Dalam Pasal 26 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Kewajiban orang tua untuk menjaga kesehatan dan merawat anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 UU 35/2014:
  1. Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
  2. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
  3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk diketahui, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujuk.[9]
Sanksi Pidana
Meskipun penolakan tindakan kedokteran bukan merupakan tindakan yang dilarang, perlu diingat bahwa orang tua memiliki tanggung jawab akan kesehatan anaknya. Mengenai sanksi pidana, sebenarnya tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur mengenai sanksi pidana untuk orang tua yang menolak perawatan medis untuk anaknya.
Sanksi pidana yang diatur adalah terkait kekerasan pada anak atau penelantaran anak sebagaimana disebutkan di bawah ini.
Menurut UU 35/2014
Ada ketentuan dalam UU 35/2014 tentang sanksi pidana jika melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik.
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.[10] Sementara, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[11]
Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Namun, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan ini jika dilakukan oleh orang tuanya.[12]
Menurut UU PKDRT
Dalam konteks hubungan dalam lingkup rumah tangga antara orang tua dengan anak, undang-undang lain yang mengatur sanksi atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan penelantaran terhadap anak adalahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) sebagai berikut:
  1. Perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[13] Perbuatan ini tergolong kekerasan fisik yaitu yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[14]
Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.[15]
  1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.[16]
Sanksi pidananya adalah penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.[17]
Namun tentunya, perbuatan penolakan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai kekerasan terhadap anak berupa timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik menurut UU 35/2014 ataupun perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau perbuatan penelantaran menurut UU PKDRT. Hal tersebut perlu dibuktikan lagi melalui suatu proses hukum.
Contoh Kasus
Sebagai contoh, penelantaran seseorang dalam keadaan sakit dalam lingkup rumah tangga dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 113 /Pid.B/2014/PN.Sbb, dimana terdakwa menelantarkan keluarganya dan tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Tindakan terdakwa tersebut juga menyebabkan anak terdakwa sakit. Kemudian hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangga  sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a UU PKDRT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Putusan:

[1] Pasal 1 angka 1 Permenkes 290/2008
[2] Pasal 1 angka 3 Permenkes 290/2008
[3] Pasal 13 ayat (1) Permenkes 290/2008
[4] Pasal 13 ayat (2) Permenkes 290/2008
[5] Pasal 1 angka 2 Permenkes 290/2008
[6] Pasal 16 ayat (1) Permenkes 290/2008
[7] Pasal 16 ayat (2) Permenkes 290/2008
[8] Pasal 16 ayat (3) Permenkes 290/2008
[9] Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU 35/2014
[10] Pasal 76C UU 35/2014
[11] Pasal 1 angka 16 UU 35/2014
[12] Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU 35/2014
[13] Pasal 1 angka 1 UU PKDRT
[14] Pasal 6 jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT
[15] Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT
[16] Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT
[17] Pasal 49 huruf a UU PKDRT

Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana

Pertanyaan :

Ada istilah noodweer yaitu upaya pembelaan, kemudian juga ada yang disebut dengan noodweer exces, apa itu noodweer exces ?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Noodweer Exces itu merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas sebagai mana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Noodweer Exces dan noodweer sebenarnya sama-sama merupakan pembelaan terpaksa, namun yang membedakannya adalah pada noodweer exces, pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas dimana pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.
Apa contohnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Noodweer
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidananoodweer atau pembelaan terpaksadalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:
  1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
  2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu:
  1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
  2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
  3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.
R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.
Kemudian menurut Andi Hamzah, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:
  1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
  2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
  3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
  4. Serangan itu melawan hukum.
Lebih lanjut, Andi Hamzah (hal. 158-159), menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.
Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.
R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:
  1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
  2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
  3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.
Noodweer Exces
Noodweer Exces itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menurut R. Soesilo (hal. 66), sama halnya dengan pembelaan darurat, Noodweer Exces harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.
Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.[1]
Hal senada juga disampaikan oleh Pompe yang dikutip oleh Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 502), perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.
Batas-batas dari sutu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.[2]
Persamaan dan Perbedaan Antara Noodweer dan Noodweer Exces
Masih bersumber dari artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana, terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), menurut Andi Hamzah (hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.
Perbedaannya ialah:
  1. Pada pembelaan terpaksa yang melampau batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
  2. Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.
Jadi menjawab pertanyaan Anda, Noodweer Exces itu merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Noodweer Exces dengan noodweer sebenarnya sama-sama pembelaan terpaksa, namun yang membedakannya adalah pada noodweer exces, pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas  dimana pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
  1. Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Jakarta.
  2. Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
  3. R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional: Surabaya.
  4. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

[1] R. Soesilo, hal. 66
[2] Lamintang, hal. 502

Libur Awal Puasa Ramadhan 1439 H

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. : 73/PP/KABH-FW/V/2018

 

Di umumkan sehubungan dengan awal Puasa Ramadhan 1439 H, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata libur pada tanggal :  14 – Mei  s/d 17 – Mei – 2018.  Segenap Staf Kantor Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan bathin, semoga amal puasa kita diterima Allah SWT.,  aamiin ya rabbal’alamin.

Tangerang,  11  Mei 2018

Florentin Wiriadinata, LLC.

Prosedur KITAS dan KITAP

Pertanyaan :

Bagaimana cara dan prosedur untuk pengurusan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap) untuk Tenaga Kerja Asing dan di mana pengurusan izin tersebut? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelumnya, perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud dengan KITAS/ITAS mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Tetap.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 31/2013”) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 26/2016”).

  1. Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS)

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:[1]

  1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
  2. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
  3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
  4. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
  6. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal Terbatas dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.[2]

Prosedur pengurusan Izin Tinggal Terbatas untuk Tenaga Kerja Asing (“TKA”) kami rangkum sebagai berikut:

  1. Permohonan Izin Tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.[3] Jadi, tempat pengurusan Izin Tinggal Terbatas adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.
  2. Bagi TKA yang memang tujuannya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia[4], permohonan diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[5]
  3. surat penjaminan dari Penjamin;
  4. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  5. surat keterangan domisili; dan
  6. surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
  7. Permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Tanda Masuk[6] diberikan. Jika melewati jangka waktu tersebut, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]
  8. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan-persyaratan tersebut.[8]
  9. Dalam hal pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Terbatas.[9]

Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.[10]

Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.[11]

  1. Izin Tinggal Tetap (KITAP/ITAP)

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada (diberikan melalui alih status):[12]

  1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
  2. keluarga karena perkawinan campuran;
  3. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  4. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia

Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing juga dapat diberikan kepada (diberikan secara langsung tanpa melalui alih status):[13]

  1. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
  2. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  3. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.

Prosedur pengurusan Izin Tinggal Tetap untuk TKA kami rangkum sebagai berikut:

  1. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepadaKepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.[14]Jadi, tempat pengurusan Izin Tinggal Tetap adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.
  2. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[15]
  3. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  4. fotokopi Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku
  5. surat keterangan domisili;
  6. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
  7. rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
  8. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa kelengkapan permohonan tersebut.[16]
  9. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan permohonan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.[17]

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.[18]

Sebagai catatan penting dan masih menyangkut soal pertanyaan Anda, TKA pemegang Izin Tinggal Terbatas diberikan Izin Tinggal Tetap setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.[19]

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap(“Permenkumham 43/2015”) disebutkan bahwa permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan TKA dengan cara mengisi aplikasi data serta melampirkan dokumen:[20]

  1. surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan Izin Tinggal Terbatas;
  3. kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
  4. surat penjaminan dari Penjamin;
  5. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab;
  6. KITAS atau KITAP dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab berkewarganegaraan asing;
  7. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin; dan
  8. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

Selain dokumen-dokumen tersebut, TKA juga harus melampirkan:[21]

  1. izin mempekerjakan TKA dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  2. KITAS yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan
  3. jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Ini berarti, untuk mendapatkan KITAP, seorang TKA yang memiliki KITAS harus telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia, telah menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alih status KITAS menjadi KITAP bagi TKA dapat Anda simak Jabatan-Jabatan TKA yang Dapat Memperoleh KITAP.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentangProsedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas danAlih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap.

[1] Pasal 52 UU Keimigrasian dan Pasal 141 ayat (1) PP 31/2013

[2] Pasal 55 UU Keimigrasian

[3] Pasal 142 ayat (1) PP 31/2013

[4] Pasal 141 ayat (2) huruf b jo. Pasal 141 ayat (1) huruf a PP 31/2013

[5] Pasal 142 ayat (2) huruf d PP 31/2013

[6] Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 8 PP 31/2013)

[7] Pasal 143 PP 31/2013

[8] Pasal 144 ayat (1) PP 31/2013

[9] Pasal 144 ayat (2) PP 31/2013

[10] Pasal 148 PP 31/2013

[11] Pasal 149 PP 31/2013

[12] Pasal 54 ayat (1) UU Keimigrasian dan Pasal 152 ayat (1) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (3) PP 31/2013

[13] Pasal 152 ayat (2) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (4) PP 31/2013

[14] Pasal 153 ayat (1) PP 31/2013

[15] Pasal 153 ayat (2) PP 31/2013

[16] Pasal 154 ayat (1) PP 31/2013

[17] Pasal 154 ayat (2) PP 31/2013

[18] Pasal 155 PP 31/2013

[19] Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Keimigrasian

[20]  Pasal 39 Permenkumham 43/2015

[21] Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 37 huruf b Permenkumham 43/2015

Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan “Telah Memasuki Pokok Perkara”?

Pertanyaan :

Apakah yang dimaksud dengan pokok perkara dan kapan persidangan perkara pidana dinyatakan telah memasuki pokok perkara?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Secara umum, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”), yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada putusan, antara lain yaitu:

  1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), hal. 121, menjelaskan bahwa pemeriksaaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua.[1] Pembukaan sidang harus dinyatakan “terbuka untuk umum”.[2]

Kemudian hakim melakukan pemeriksaan identitas dengan jalan bertanya kepada terdakwa mengenai:[3]

  1. nama lengkap;
  2. tempat lahir;
  3. umur atau tanggal lahir;
  4. jenis kelamin;
  5. kebangsaan;
  6. tempat tinggal;
  7. agama, dan
  8. pekerjaan.

Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[4]

  1. Pembacaan Dakwaan

Ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dalam proses pemeriksaan acara biasa, penuntut umum yang bertugas membaca surat dakwaan dan dilakukan oleh penuntut umum atas permintaan ketua sidang.[5]

Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan rekuisitor.[6]

  1. Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.[7]

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.[8]

  1. Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.[9] Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran dan majelis hakim berpedoman pada alat bukti dalam memutus perkara.[10]

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pengadilan pidana terbagi menjadi:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa

  1. Pembacaan Surat Tuntutan

Surat tuntutan, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.[11]

  1. Pledoi (Pembelaan)

Setelah dibacakan tuntutan, giliran terdakwa dan/atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir.[12]

  1. Putusan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[13]

Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat tiga bentuk putusan:[14]

  1. Putusan bebas;
  2. Putusan lepas; dan
  3. Putusan pemidanaan.

 

Kapan Proses Persidangan Memasuki Pokok Perkara?

Berdasarkan penjelasan di atas, maka eksepsi merupakan pengajuan keberatan atau pembelaan atas cacat formal pada surat dakwaan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Pengajuan keberatan ini berada saat atau setelah penuntut umum membaca surat dakwaan.[15]

Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan (dihentikan).[16] Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan.[17] Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.[18]

Jadi menyimpulkan dari penjelasan tersebut, pemeriksaan perkara pidana di persidangan dinyatakan “telah masuk pokok perkara” dimulai setelah eksepsi ditolak oleh hakim. Artinya dari mulai pembuktian sampai dengan putusan hakim.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Referensi:

Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.

[1] Pasal 155 ayat (1) KUHAP

[2] Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP

[3] Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 121

[4] Yahya Harahap, hal. 121

[5] Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 122

[6] Yahya Harahap, hal. 122

[7] Yahya Harahap, hal. 123

[8] Pasal 156 ayat (1) KUHAP

[9] Yahya Harahap, hal. 273

[10] Yahya harahap, hal. 274

[11] Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP

[12] Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP

[13] Pasal 1 angka 11 KUHAP

[14] Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP

[15] Yahya Harahap, hal. 123

[16] Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 123

[17] Pasal 156 ayat (2) KUHAP  dan Yahya Harahap, hal. 123

[18] Yahya Harahap, hal. 124

Arti Putusan Pengadilan “Batal Demi Hukum”

Pertanyaan :

Apa arti dari putusan dalam perkara pidana “batal demi hukum”? Apakah ketika putusan batal demi hukum otomatis batal begitu saja setelah ada hal yang membuatnya batal? Atau harus dikukuhkan dulu kalau putusan itu batal?

Jawaban :

Putusan Batal Demi Hukum
Mengenai putusan batal demi hukum dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 385). Arti putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:
  1. Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
  2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
  3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.
Jadi putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.
Hal yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum
Syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)yang berbunyi:
  1. Surat putusan pemidanaan memuat:
    a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN  BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
    c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
    e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
    g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
    h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
    i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
    j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
    k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
    l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
  2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
  3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang lupa mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.[1]
Namun kemudian, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP inkonstitusional. Artinya, Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Karena itu, redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya berubah menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Haruskah Terdakwa yang Divonis Pidana Penjara Langsung Ditahan?dan Eksekusi Putusan Batal Demi Hukum di Mata Ahli Pidana.
Perlu diingat bahwa yang batal demi hukum hanya terbatas “sepanjang putusan” saja. Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.[2]
Oleh karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pendapat ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan “putusan” batal demi hukum. Jadi, yang batal demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan.[3]
Jadi yang batal demi hukum itu adalah sebatas putusannya saja.
Pihak yang Berhak Menyatakan Putusan Batal Demi Hukum
Pernyataan batal demi hukum dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (van rechtsweenietig) atau null and void tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.[4]
Jadi, agar suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, diperlukan tindakan dari pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang.[5] Dengan demikian sifat putusan yang batal demi hukum pada hakikatnya berubah menjadi dapat dibatalkan atau dinyatakan batal atau voidable oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang berwenang.[6]
Pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh:[7]
  1. Terdakwa;
  2. Penasihat hukum; dan
  3. Jaksa.
Jadi menjawab pertanyan Anda, untuk menyatakan suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, maka harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Putusan:
Referensi:
Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

[1] Yahya Harahap, hal. 385
[2] Yahya Harahap, hal. 386
[3] Yahya Harahap, hal. 386
[4] Yahya Harahap, hal. 387
[5] Yahya Harahap, hal. 387
[6] Yahya Harahap, hal. 387
[7] Yahya Harahap, hal. 388

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Pertanyaan :

Kemarin ada heboh-heboh soal BAP dalam pemeriksaan saksi. Katanya polisinya yang mungkin salah nulis atau salah menangkap omongan saksi. Apa sih BAP saksi itu? Bagaimana sih sebenarnya pembuatan BAP saksi itu? Apakah mungkin polisi salah dengar?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Berita Acara

Menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

  1. pemeriksaan tersangka;
  2. penangkapan;
  3. penahanan;
  4. penggeledahan;
  5. pemasukan rumah;
  6. penyitaan benda;
  7. pemeriksaan surat;
  8. pemeriksaan saksi;
  9. pemeriksaan di tempat kejadian;
  10. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  11. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

 

Berita acara dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.[1] Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas.[2]

 

Berita Acara Pemeriksaan Dalam Penyidikan

Berita acara pemeriksaan (“BAP”) termasuk dalam isi berkas perkara.[3] Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah Penyidikan.[4]

 

Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:[5]

  1. penyelidikan;
  2. pengiriman SPDP;
  3. upaya paksa;
  4. pemeriksaan;
  5. gelar perkara;
  6. penyelesaian berkas perkara;
  7. penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum;
  8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
  9. penghentian Penyidikan

 

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam BAP, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP ini ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.[6]

 

Perlu diingat bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.[7]

 

Pembuatan BAP dalam Pemeriksaan Saksi

Pembuatan BAP terkait pemeriksaan saksi oleh penyidik secara garis besar adalah sebagai berikut:

  1. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 143) menjelaskan keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam BAP. Prinsip pencatatan keterangan saksi yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi.
  2. Yahya Harahap (hal. 143) lebih lanjut menjelaskan bahwa berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
    1. Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya.[8]

Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri? Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.

  1. Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP.[9]

Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.[10]

  1. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.[11]

 

Menjawab pertanyaan Anda, terlepas dari penyidik salah mendengar atau menangkap apa yang dikatakan oleh saksi, BAP yang dibuat atas pemeriksaan saksi tersebut pada dasarnya akan dibacakan oleh penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan apa yang terdapat dalam BAP adalah memang apa yang dikatakan oleh saksi. Yang mana setelah saksi setuju dengan apa yang terdapat dalam BAP, BAP tersebut kemudian ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

 

Referensi:

Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

 

 

[1] Pasal 75 ayat (2) jo. Pasal 49 ayat (1) KUHAP

[2] Pasal 75 ayat (3) KUHAP

[3] Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)

[4] Pasal 15 huruf d jo. Pasal 63 ayat (1) Perkapolri 14/2012

[5] Pasal 15 Perkapolri 14/2012

[6] Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri 14/2012

[7] Pasal 63 ayat (3) Perkapolri 14/2012

[8] Pasal 118 ayat (1) KUHAP

[9] Pasal 118 ayat (2) KUHAP

[10] Penjelasan Pasal 118 ayat (2) KUHAP

[11] Pasal 64 ayat (2) Perkapolri 14/2012