Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pengancaman

Pertanyaan :

Apa hukuman apabila terjadi pengancaman (berniat menyakiti yang diancam) bagi si pengancam walaupun belum terjadi? Dan bagaimana menjeratnya (menjerat si pengancam dengan hukum apa?)

Jawaban :

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:
  1. Memaksa orang lain;
  2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
  3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
  4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
Kami kurang memahami tujuan dari ancaman yang Anda maksudkan, apakah semata-mata hanya untuk menyakiti atau terkait dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan bagaimana ancaman itu dilakukan. Jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP maka pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal tersebut.
Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Simak juga artikel MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan.
Lebih jauh, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016, dengan bunyi sebagai berikut:
 
Pasal 29 UU ITE
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 45B UU 19/2016
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Dalam penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.
Untuk pelakunya tentu dapat diproses pidana, karena tidak disebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan delik aduan, maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 45B UU 19/2016 merupakan delik biasa, sehingga setiap orang dapat menyampaikan laporan kepada pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dapat segera ditindaklanjuti.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991
Advertisements

Strict Liability dalam Pidana Narkotika

Pertanyaan :

Apabila ada orang yang menggunakan ganja di negara lain yang sudah dilegalkan (seperti di Belanda, dan sebagainya), lalu kemudian orang ini pulang ke Jakarta dan misalnya kedapatan random test dan dinyatakan positif, apakah hal ini bertentangan dengan hukum? Dalam hal tersebut ganja hanya dibeli dan digunakan di luar negeri dan tidak dibawa pulang ke Indonesia. Terima kasih

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Ganja Termasuk Narkotika Golongan I
Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Istilah Narkotika sendiri menurut UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Naroktika ini.[1]
Narkotika digolongkan ke dalam:[2]
  1. Narkotika Golongan I;
  2. Narkotika Golongan II; dan
  3. Narkotika Golongan III.
Penggolongan Narkotika dapat dilihat dalam Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (“Permenkes 20/2018”) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I.
Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.[3]
Mengenai sanksi pidana untuk pengguna ganja bagi diri sendiri sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, diatur di Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Namun apabila Penyalah Guna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[4]
Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.[5]
Strict Liability dalam UU Narkotika
UU Narkotika menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Adapun UU Narkotika diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta salah satu tujuan UU Narkotika adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.[6] Selain itu perlu juga diketahui bahwa UU Narkotika diselenggarakan berasaskan:[7]
  1. Keadilan;
  2. Pengayoman;
  3. Kemanusiaan;
  4. Ketertiban;
  5. Perlindungan;
  6. Keamanan;
  7. Nilai-nilai Ilmiah; dan
  8. Kepastian Hukum
Sebagaimana dijelaskan, bahwa doktrin strict liability melekat pada UU Narkotika, yang mengakibatkan jika terjadi screening oleh pihak Badan Narkotika Nasional (“BNN”) dan/atau Kepolisian terhadap seseorang yang meskipun menggunakan ganja di luar negeri (legal) namun ketika masuk ke Indonesia dan diketahui sebagai Penyalah Guna Narkotika, polisi berhak menangkap orang yang bersangkutan karena unsur-unsur sebagai Penyalah Guna sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi, karena pada dasarnya BNN dan/atau Polisi bertugas untuk memberantas Narkotika secara menyeluruh di Indonesia.
Namun, setiap tindakan pidana harus ada sanksinya yang dibuktikan dalam proses persidangan dan harus ada putusan hakim. Dalam memutus pidana narkotika terkait penyalahgunaan ganja, hakim wajib memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Yang menarik dalam diskresi yang dimiliki hakim untuk memutus pidana terkait Penyalahgunaan ganja adalah terdapat pada Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika memiliki alternatif antara:[8]
  1. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
  1. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
Baik bersalah maupun tidak bersalah, Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi. Kata “memutus” dan “menetapkan” menjadi pemisah sekaligus penegasan bahwa suatu tindak pidana narkotika yang memenuhi unsur di dalam UU Narkotika hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses peradilan.
Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 111), berpendapat Kesalahan dalam arti luas, meliputi:
  1. Sengaja,
  2. Kelalaian (culpa),
  3. Dapat dipertanggungjawabkan
Dalam buku yang sama (hal. 111-112), Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan mempunyai kesalahan ataukah tidak.
Jadi, menurut pendapat Roeslan, kesalahan itu harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.
Diakses dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak (hal. xli) , menurut Nigel Walker dalam bukunya Sentencing in A Rational Society, dalam hukum pidana dikenal teori retributif  yang dibagi dalam dua golongan, yaitu:
  1. Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat; dan
  2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
  1. Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  2. Penganut teori retributif yang distributif (retribution in distribution), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “strict liability”.
Dengan Pendapat dari Nigel Walker mengenai teori retributif yang distributif tersebut, artinya tidak harus ada unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, atau juga dikenal dengan doktrin strict liability.
Kemudian, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Dr. Astutik, S.H., M.H.selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum Pidana Napza di Universitas Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beliau berpendapat sebagai berikut :
Asas Strict Liability diterapkan dengan alasan:
  1. Menjamin dipatuhinya peraturan penting untuk kesejahteraan sosial;
  2. Pembuktian mens rea sangat sulit terkait pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial;
  3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
Dalam UU Narkotika memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang asas strict liability, seperti juga KUHP tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam UU Narkotika, hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika.
Jika menggunakan asas kesalahan seperti didalam KUHP, maka akan sangat sulit menuntut pelaku, apalagi tidak mudah membuktikan unsur mens rea yang berbentuk kealpaan atau kesengajaan, dan saya kira rumusan UU Narkotika sudah cukup jelas, sipapun yang tidak punya hak maka tidak boleh menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau bahkan memproduksi Narkotika
Dari pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa UU Narkotika menganut doktrin strict liability namun tidak secara eksplisit disebutkan. Mengapa demikian, karena dalam UU Narkotika tidak disebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh UU Narkotika, melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam UU Narkotika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum :
Referensi :
  1. Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
  2. Nigel Walker. Sentencing in a Rational Society. New York: Basic Books, Inc., Publisher, 1971.
  3. Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses pada 24 Agustus 2018, pukul 15.08 WIB.
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan Dr. Astutik, S.H., M.H. via WhatsApp pada 24 Agustus 2018 pukul 11.11 WIB.

[1] Pasal 1 angka 1 UU Narkotika
[2] Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika
[3] Pasal 8 UU Narkotika
[4] Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika
[5] Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika
[6] Pasal 4 UU Narkotika
[7] Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Narkotika
[8] Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika dan penjelasannya

Bisakah Kasus Pidana Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan?

Pertanyaan :

Apakah ada kasus pidana tertentu yang bisa diselesaikan dengan cara damai/kekeluargaan? Serta, apabila sebuah kasus pidana yang sedang berjalan ternyata sudah diikhlaskan oleh keluarga korban (misal pembunuhan), apakah hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus bebas atau mengurangi waktu hukuman tersangka? Terima kasih.

Jawaban :

Delik Aduan dan Delik Biasa

Seperti yang telah kami jelaskan dalam artikel Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Telah Dicabut?, pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemprosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemprosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) misalnya delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), dan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), penghinaan (Pasal 311 KUHP) dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Lebih jauh simak artikel Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana pembunuhan seperti yang Anda tanyakan termasuk dalam delik biasa/delik laporan, sehingga proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka.

 

Yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Pidana

Hal ini (keikhlasan dari keluarga korban) juga tidak dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terdakwa menjadi ringan karena berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”), hakimlah yang memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

 

Hal itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 48/2009, bertujuan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selain itu, terkait berat-ringannya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, terdapat pula pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) bahwa penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.[1] Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun.[2] Ulang selengkapnya mengenai hukuman untuk anak dapat Anda simak artikel Apakah Anak Nakal Dapat Dijatuhi Hukuman Mati?.

 

Proses Diversi dalam Peradilan Pidana Anak

Informasi tambahan untuk Anda, dalam UU SPPA dikenal adanya Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[3] Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.[4] 

Tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman pidanya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.[5]

 

Jadi, pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perzinahan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 


[1] Pasal 3 huruf f UU SPPA

[2] Pasal 81 ayat (6) UU SPPA

[3] Pasal 1 angka 7 UU SPPA

[4] Pasal 8 ayat (1) UU SPPA

[5] Pasal 7 ayat (2) UU SPPA

Jerat Pidana Bagi Penjambret Hingga Menyebabkan Korban Mati

Pertanyaan :

Belakangan banyak sekali kasus jambret tas dari sepeda motor yang mengakibatkan orang yang dijambret meninggal dunia. Apakah ini dapat dipidana dengan pasal pembunuhan?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Orang Mati
Jambret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, didefinsikan sebagai:
renggut; rebut.
Kami asumsikan kasus yang Anda maksud adalah berkaitan dengan seseorang yang merenggut/merebut tas milik orang lain yang sedang menjadi penumpang di sepeda motor.
Mengenai kasus jambret yang menyebabkan orang meninggal dunia sebagaimana yang Anda jelaskan, dapat dipidana dengan pasal pencurian dengan kekerasan. Pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa, diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yakni:
Pasal 365 KUHP:
  1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
  2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
    1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
    2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
    3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
    4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
  3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.
Lebih lanjut Soesilo menjelaskan, jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat. Kematian di sini bukan dimaksudkan oleh sipembuat: apabila, kematian itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat, maka ia dikenakan Pasal 339 KUHP (pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana).
Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului oleh Suatu Perbuatan Pidana
Sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo di atas, bahwa tindakan penjambretan yang membuat orang mati/pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati dapat dikatakan sebagai pebunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP (pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana) apabila kematian korban diniatkan (disengaja) sebelumnya oleh si pelaku. Bunyi Pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut:
Pasal 339 KUHP
Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawan dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak, dihukum penjaran seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Soesilo dalam buku yang sama (hal. 241) menjelasakan pembunahan biasa, bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, diancam hukuman lebih berat apabila dilakukannya dengan diikuti, disertai atau diahului dengan perisiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melidungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertaankan barang yang didapatkannya dengan malawan hak.
Analisis
Jadi menjawab pertanyaan Anda, pelaku yang melakukan jambret/mengambil paksa tas orang lain yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia, dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Tetapi apabila kematian korban pada saat peristiwa penjambretan disengaja sebelumnya oleh pelaku maka perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pasal pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP.
Contoh Kasus
Sebagai contoh kasusnya, dapat Anda simak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 306/Pid.B/2014/PN.Jmr, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati”.
Dalam kasus tersebut, terdakwa bersama rekannya dengan mengendarai sepeda motor mendekati (memepet) sepeda motor korban dan langsung menarik tas korban dengan paksa sehingga tas korban putus talinya dan berhasil diambil oleh rekan dari terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, korban jatuh dengan kepala menghantam aspal hingga mengalami gegar otak dan meninggal. Karena perbuatannya tersebut terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 365 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 15 tahun.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Putusan:
Referensi:
  1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 6 Agustus 2018, pukul 14.07 WIB

Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Tipikor oleh Anggota Militer

Pertanyaan :

Manakah yang lebih diutamakan antara kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan yang berada di bawah Peradilan Militer?

 

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”)Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”) yang telah mencabut sebagian (Bab VII Pemeriksaan di Sidang Pengadilan) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (“UU KPK”), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”)
Perlu dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tipikor.[1]
Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.[2]
Mengenai kewenangannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.[3] Frasa ”satu-satunya pengadilan” memiliki maksud yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.[4]
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:[5]
  1. tindak pidana korupsi;
  2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
  3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.[6]
Kewenangan Peradilan Militer
Sementara itu, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.[7]
Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:
  1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
    1. Prajurit;
    2. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
    3. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
    4. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
  2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
Perlu dipahami juga bahwa yang dimaksud dengan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.[8]
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, manakah yang lebih diutamakan antara kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan yang berada di bawah Peradilan Militer jika korupsi dilakukan oleh anggota militer. Memang UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa satu-satunya pengadilan yang berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk orang yang tunduk pada peradilan umum, berbeda dengan anggota militer yang tunduk pada peradilan militer. Oleh karena itu, anggota militer tersebut akan diadili melalui pengadilan yang berada di bawah peradilan militer. Kecuali jika tindak pidana tersebut dilakukan anggota militer, bersama-sama dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, maka pengaturannya akan berbeda sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya. Jadi menurut hemat kami, harus lihat kasus per kasus dan siapa yang melakukannya.
Koneksitas
Selain itu, dalam hal ini juga dikenal istilah koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”) yang dijelaskan sebagai berikut:
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Kapan perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, dapat dilihat dalam Pasal 90 dan 91 UU Peradilan Militer yang jika dirangkum menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) (hal. 30) sebagai berikut:
  • Untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan tindak pidana itu
  • Apabila kerugian yang ditimbulkan tindak pidana titik beratnya merugikan “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer.
  • Selama kerugian yang ditimbulkan tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak dari TNI/Polri, berlakulah prinsip perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum.
Kami mengasumsikan kembali bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum bersama dengan orang yang tunduk pada peradilan militer, maka prinsip koneksitas dapat diberlakukan. Hal ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 39 UU Pemberantasan Tipikor,dijelaskan bahwa:
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
Terlebih lagi, kewenangan itu juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 UU KPK:
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.
Sebagai contoh, kasus perkara dengan menerapkan sistem koneksitas dapat dilihat pada tahun 2002 dalam penanganan kasus korupsi Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dengan Ustraindo Petro Gas (UPG) dengan tersangka Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri yang juga anggota TNI. Saat itu dibentuk Tim Penyidik Koneksitas dari unsur TNI dan Kejaksaan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan perkara Tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. Pada tingkat kasasi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 35K/Pid/2002, permohonan kasasi dikabulkan sehingga memberikan kewenangan bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menahan dan melakukan penyidikan kembali. Simak juga artikel Penahanan Ginandjar Sah, Tapi Ginandjar Sudah di Amerika Serikat.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Putusan:

[1] Pasal 1 angka 1 UU KPK
[2] Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor
[3] Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor
[4] Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor
[5] Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor
[6] Pasal 7 UU Pengadilan Tipikor
[7] Pasal 5 ayat (1) UU Peradilan Militer
[8] Pasal 1 angka 42 UU Peradilan Militer

Arti Oogmerk dalam Tindak Pidana

Pertanyaan :

Apa yang dimaksud dengan oogmerk dalam tindak pidana?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Definisi Oogmerk
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Dituduh Menggelapkan Karena Selisih Laporan Keuangan, menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 166-167), tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja lebih berat hukumannya daripada yang dilakukan dengan kealpaan.
Masih bersumber dari artikel yang sama, syarat suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja adalah prinsip “willens en wetens veroorzaken van een gevolg” yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Berarti harus ada kehendak (oogmerk) dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu.
Istilah oogmerk menurut Lamintang dalam Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia(hal. 289), diartikan sebagai maksud.
Lamintang dalam bukunya juga mengutip pendapat Profesor Mr. D. Simons bahwa motief, oogmerk dan opzet dalam arti sempit itu merupakan tiga stadia, melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut de will atau kehendak manusia itu tumbuh secara berurutan menjadi tindakan yang nyata. [1] Jadi oogmerk itu merupakan salah satu stadium melalui tingkatan-tingkatan dari kehendak manusia yang tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan nyata.
Lebih lanjut Profesor Mr. D. Simons menjelaskan bahwa opzet itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu motief yang kemudian berkembang menjadi suatu oogmerk dan pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai suatu opzet.[2]
Masih bersumber dari buku yang ditulis oleh Lamintang (hal. 287-288), pembentuk undang-undang tidak menjelaskan arti yang sebenarnya dari istilah oogmerk, meskipun perkataan ini banyak dipergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam Memorie van Toelichting (M.v.T), oogmerk ini telah dirumuskan sebagai “het naastedoel”Naaste doel tersebut jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti tujuan samping. Penggunaan kata tujuan samping tersebut sudah jelas tidak tepat sama sekali karena dari rumusan beberapa tindak pidana di dalam KUHP, kata oogmerk itu justru memiliki arti sebagai tujuan pokok.[3]
Arti Oogmerk jika Dilihat dari Contoh Tindak Pidana
Berikut pengertian oogmerk dapat kita lihat dalam contoh tindak pidana:[4]
  1. Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 ribu.[5]
  1. Pasal 263 ayat (1) KUHP:
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Menurut Lamintang, dari dua contoh di atas dapat dilihat bahwa:[6]
  1. Opzetnya untuk mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan oogmerk atau maksud menguasai benda tersebut secara melawan hak (Pasal 362 KUHP);
  2. Opzetnya untuk membuat palsu atau memalsukan surat adalah dengan oogmerk atau maksud mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut tidak palsu atau dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP).
Jadi menjawab pertanyaan Anda, secara sederhana oogmerk dapat diartikan sebagai maksud atau kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
  1. E.Y. Kanter & S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2002;
  2. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

[1] Lamintang, hal. 287
[2] Lamintang, hal. 287
[3] Lamintang, hal. 287- 288
[4] Lamintang, hal. 288
[6] Lamintang, hal. 289

Libur Idul Fitri 1439 H

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. : 30/PP/KABH-FW/VI/2018

 

Di umumkan sehubungan dengan libur/ cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Kantor  Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata  libur pada tanggal : 12 – Juni  s/d  20 – Juni – 2018.

Kantor Advokat dan Bantuan hukum Florentin Wiriadinata siap melayani kembali tanggal : 21 Juni 2018.

Segenap Pimpinan dan Staf Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

 

Tangerang, 04 Juni 2018

Tio Florentin

Orang Tua Menolak Perawatan Medis Anak, Bisakah Dipidana?

Pertanyaan :

Apakah tindakan orang tua yang menolak perawatan medis terhadap pasien anak dapat dikategorikan tindak pidana? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelumnya, kami perlu pertegas kembali bahwa yang Anda tanyakan adalah“tindakan orang tua” yang menolak perawatan medis terhadap pasien anak, bukan tindakan rumah sakit ataupun tenaga kesehatan yang menolak untuk memberikan perawatan medis seperti yang sering terjadi. Mengenai rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak memberikan perawatan medis, Anda dapat menyimak artikel Sanksi Bagi Rumah Sakit yang Menolak Memberikan Tindakan Medis dan Hukumnya Rumah Sakit Menolak Pasien Gawat Darurat.
Tindakan Kedokteran
Pada dasarnya, sebelum mendapat perawatan medis (tindakan kedokteran), tenaga medis harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasien. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (“Permenkes 290/2008”). Persetujuan tersebut yang sering disebut sebagai Persetujuan Tindakan Kedokteran atauInformed Consent, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.[1]
Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi (“tindakan kedokteran”) adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadp pasien.[2] Dari definisi ini, perawatan medis yang Anda sebutkan merupakan tindakan kedokteran.
Persetujuan dan Penolakan Tindakan Kedokteran
Persetujuan dapat diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat.[3]Penilaian terhadap kompetensi pasien dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sebelum tindakan kedokteran dilakukan.[4] Adapun pasien yang kompetenmenurut Pasal 1 angka 7 Permenkes 290/2008 adalah:
Pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.
Untuk pasien yang tidak termasuk pasien yang kompeten, misalnya anak-anak, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat. Yang termasuk dalamkeluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.[5]
Hal yang sama juga berlaku dalam hal penolakan tindakan kedokteran (informed refusal). Pasien dan/atau keluarga terdekatnya pada dasarnya dapat menolak setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan, setelah pasien dan/atau keluarga terdekatnya menerima penjelasan mengenai tindakan kedokteran tersebut.[6] Penolakan tindakan kedokteran harus harus dilakukan secara tertulis.[7] Namun, perlu diperhatikan juga akibat dari penolakan tindakan kedokteran ini,yaitu segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien, atau menjadi tanggung jawab keluarga pasien bagi pasien yang tidak kompeten.[8]
Jadi, penolakan tindakan kedokteran pada dasarnya bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun tanggung jawab atas segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien atau menjadi tanggung jawab keluarga terdekat pasien apabila pasien bukan pasien yang kompeten. Berdasarkan kasus Anda, maka tanggung jawab mengenai kesehatan anak akibat penolakan tindakan kedokteran akan menjadi tanggung jawab dari orang tuanya.
Menjawab pertanyaan Anda, jika mengacu pada Permenkes 290/2008, maka tidak ada ketentuan sanksi pidana bagi orang tua yang menolak dilakukannya tindakan kedokteran terhadap anaknya sebagai pasien. Lalu bagaimana ketentuan di peraturan perundang-undangan lain?
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua atas Kesehatan Anak
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Di samping hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Dalam Pasal 26 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Kewajiban orang tua untuk menjaga kesehatan dan merawat anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 UU 35/2014:
  1. Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
  2. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
  3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk diketahui, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujuk.[9]
Sanksi Pidana
Meskipun penolakan tindakan kedokteran bukan merupakan tindakan yang dilarang, perlu diingat bahwa orang tua memiliki tanggung jawab akan kesehatan anaknya. Mengenai sanksi pidana, sebenarnya tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur mengenai sanksi pidana untuk orang tua yang menolak perawatan medis untuk anaknya.
Sanksi pidana yang diatur adalah terkait kekerasan pada anak atau penelantaran anak sebagaimana disebutkan di bawah ini.
Menurut UU 35/2014
Ada ketentuan dalam UU 35/2014 tentang sanksi pidana jika melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik.
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.[10] Sementara, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[11]
Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Namun, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan ini jika dilakukan oleh orang tuanya.[12]
Menurut UU PKDRT
Dalam konteks hubungan dalam lingkup rumah tangga antara orang tua dengan anak, undang-undang lain yang mengatur sanksi atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan penelantaran terhadap anak adalahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) sebagai berikut:
  1. Perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[13] Perbuatan ini tergolong kekerasan fisik yaitu yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[14]
Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.[15]
  1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.[16]
Sanksi pidananya adalah penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.[17]
Namun tentunya, perbuatan penolakan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai kekerasan terhadap anak berupa timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik menurut UU 35/2014 ataupun perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau perbuatan penelantaran menurut UU PKDRT. Hal tersebut perlu dibuktikan lagi melalui suatu proses hukum.
Contoh Kasus
Sebagai contoh, penelantaran seseorang dalam keadaan sakit dalam lingkup rumah tangga dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 113 /Pid.B/2014/PN.Sbb, dimana terdakwa menelantarkan keluarganya dan tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Tindakan terdakwa tersebut juga menyebabkan anak terdakwa sakit. Kemudian hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangga  sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a UU PKDRT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Putusan:

[1] Pasal 1 angka 1 Permenkes 290/2008
[2] Pasal 1 angka 3 Permenkes 290/2008
[3] Pasal 13 ayat (1) Permenkes 290/2008
[4] Pasal 13 ayat (2) Permenkes 290/2008
[5] Pasal 1 angka 2 Permenkes 290/2008
[6] Pasal 16 ayat (1) Permenkes 290/2008
[7] Pasal 16 ayat (2) Permenkes 290/2008
[8] Pasal 16 ayat (3) Permenkes 290/2008
[9] Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU 35/2014
[10] Pasal 76C UU 35/2014
[11] Pasal 1 angka 16 UU 35/2014
[12] Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU 35/2014
[13] Pasal 1 angka 1 UU PKDRT
[14] Pasal 6 jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT
[15] Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT
[16] Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT
[17] Pasal 49 huruf a UU PKDRT

Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana

Pertanyaan :

Ada istilah noodweer yaitu upaya pembelaan, kemudian juga ada yang disebut dengan noodweer exces, apa itu noodweer exces ?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Noodweer Exces itu merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas sebagai mana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Noodweer Exces dan noodweer sebenarnya sama-sama merupakan pembelaan terpaksa, namun yang membedakannya adalah pada noodweer exces, pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas dimana pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.
Apa contohnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Noodweer
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidananoodweer atau pembelaan terpaksadalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:
  1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
  2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu:
  1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
  2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
  3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.
R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.
Kemudian menurut Andi Hamzah, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:
  1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
  2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
  3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
  4. Serangan itu melawan hukum.
Lebih lanjut, Andi Hamzah (hal. 158-159), menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.
Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.
R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:
  1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
  2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
  3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.
Noodweer Exces
Noodweer Exces itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menurut R. Soesilo (hal. 66), sama halnya dengan pembelaan darurat, Noodweer Exces harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.
Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.[1]
Hal senada juga disampaikan oleh Pompe yang dikutip oleh Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 502), perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.
Batas-batas dari sutu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.[2]
Persamaan dan Perbedaan Antara Noodweer dan Noodweer Exces
Masih bersumber dari artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana, terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), menurut Andi Hamzah (hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.
Perbedaannya ialah:
  1. Pada pembelaan terpaksa yang melampau batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
  2. Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.
Jadi menjawab pertanyaan Anda, Noodweer Exces itu merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Noodweer Exces dengan noodweer sebenarnya sama-sama pembelaan terpaksa, namun yang membedakannya adalah pada noodweer exces, pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas  dimana pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
  1. Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Jakarta.
  2. Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
  3. R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional: Surabaya.
  4. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

[1] R. Soesilo, hal. 66
[2] Lamintang, hal. 502

Libur Awal Puasa Ramadhan 1439 H

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. : 73/PP/KABH-FW/V/2018

 

Di umumkan sehubungan dengan awal Puasa Ramadhan 1439 H, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata libur pada tanggal :  14 – Mei  s/d 17 – Mei – 2018.  Segenap Staf Kantor Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan bathin, semoga amal puasa kita diterima Allah SWT.,  aamiin ya rabbal’alamin.

Tangerang,  11  Mei 2018

Florentin Wiriadinata, LLC.