Prosedur KITAS dan KITAP

Pertanyaan :

Bagaimana cara dan prosedur untuk pengurusan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap) untuk Tenaga Kerja Asing dan di mana pengurusan izin tersebut? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelumnya, perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud dengan KITAS/ITAS mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP mengacu pada (Kartu) Izin Tinggal Tetap.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 31/2013”) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 26/2016”).

  1. Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS)

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:[1]

  1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
  2. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
  3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
  4. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
  6. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal Terbatas dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.[2]

Prosedur pengurusan Izin Tinggal Terbatas untuk Tenaga Kerja Asing (“TKA”) kami rangkum sebagai berikut:

  1. Permohonan Izin Tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.[3] Jadi, tempat pengurusan Izin Tinggal Terbatas adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.
  2. Bagi TKA yang memang tujuannya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia[4], permohonan diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[5]
  3. surat penjaminan dari Penjamin;
  4. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  5. surat keterangan domisili; dan
  6. surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
  7. Permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Tanda Masuk[6] diberikan. Jika melewati jangka waktu tersebut, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]
  8. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan-persyaratan tersebut.[8]
  9. Dalam hal pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Terbatas.[9]

Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.[10]

Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.[11]

  1. Izin Tinggal Tetap (KITAP/ITAP)

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada (diberikan melalui alih status):[12]

  1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
  2. keluarga karena perkawinan campuran;
  3. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  4. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia

Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing juga dapat diberikan kepada (diberikan secara langsung tanpa melalui alih status):[13]

  1. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
  2. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  3. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.

Prosedur pengurusan Izin Tinggal Tetap untuk TKA kami rangkum sebagai berikut:

  1. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepadaKepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.[14]Jadi, tempat pengurusan Izin Tinggal Tetap adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.
  2. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[15]
  3. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  4. fotokopi Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku
  5. surat keterangan domisili;
  6. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
  7. rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
  8. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa kelengkapan permohonan tersebut.[16]
  9. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan permohonan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.[17]

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.[18]

Sebagai catatan penting dan masih menyangkut soal pertanyaan Anda, TKA pemegang Izin Tinggal Terbatas diberikan Izin Tinggal Tetap setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.[19]

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap(“Permenkumham 43/2015”) disebutkan bahwa permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan TKA dengan cara mengisi aplikasi data serta melampirkan dokumen:[20]

  1. surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan Izin Tinggal Terbatas;
  3. kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
  4. surat penjaminan dari Penjamin;
  5. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab;
  6. KITAS atau KITAP dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab berkewarganegaraan asing;
  7. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin; dan
  8. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

Selain dokumen-dokumen tersebut, TKA juga harus melampirkan:[21]

  1. izin mempekerjakan TKA dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  2. KITAS yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan
  3. jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Ini berarti, untuk mendapatkan KITAP, seorang TKA yang memiliki KITAS harus telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia, telah menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alih status KITAS menjadi KITAP bagi TKA dapat Anda simak Jabatan-Jabatan TKA yang Dapat Memperoleh KITAP.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentangProsedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas danAlih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap.

[1] Pasal 52 UU Keimigrasian dan Pasal 141 ayat (1) PP 31/2013

[2] Pasal 55 UU Keimigrasian

[3] Pasal 142 ayat (1) PP 31/2013

[4] Pasal 141 ayat (2) huruf b jo. Pasal 141 ayat (1) huruf a PP 31/2013

[5] Pasal 142 ayat (2) huruf d PP 31/2013

[6] Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 8 PP 31/2013)

[7] Pasal 143 PP 31/2013

[8] Pasal 144 ayat (1) PP 31/2013

[9] Pasal 144 ayat (2) PP 31/2013

[10] Pasal 148 PP 31/2013

[11] Pasal 149 PP 31/2013

[12] Pasal 54 ayat (1) UU Keimigrasian dan Pasal 152 ayat (1) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (3) PP 31/2013

[13] Pasal 152 ayat (2) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (4) PP 31/2013

[14] Pasal 153 ayat (1) PP 31/2013

[15] Pasal 153 ayat (2) PP 31/2013

[16] Pasal 154 ayat (1) PP 31/2013

[17] Pasal 154 ayat (2) PP 31/2013

[18] Pasal 155 PP 31/2013

[19] Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Keimigrasian

[20]  Pasal 39 Permenkumham 43/2015

[21] Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 37 huruf b Permenkumham 43/2015

Advertisements

Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan “Telah Memasuki Pokok Perkara”?

Pertanyaan :

Apakah yang dimaksud dengan pokok perkara dan kapan persidangan perkara pidana dinyatakan telah memasuki pokok perkara?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Secara umum, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”), yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada putusan, antara lain yaitu:

  1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), hal. 121, menjelaskan bahwa pemeriksaaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua.[1] Pembukaan sidang harus dinyatakan “terbuka untuk umum”.[2]

Kemudian hakim melakukan pemeriksaan identitas dengan jalan bertanya kepada terdakwa mengenai:[3]

  1. nama lengkap;
  2. tempat lahir;
  3. umur atau tanggal lahir;
  4. jenis kelamin;
  5. kebangsaan;
  6. tempat tinggal;
  7. agama, dan
  8. pekerjaan.

Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[4]

  1. Pembacaan Dakwaan

Ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dalam proses pemeriksaan acara biasa, penuntut umum yang bertugas membaca surat dakwaan dan dilakukan oleh penuntut umum atas permintaan ketua sidang.[5]

Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan rekuisitor.[6]

  1. Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.[7]

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.[8]

  1. Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.[9] Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran dan majelis hakim berpedoman pada alat bukti dalam memutus perkara.[10]

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pengadilan pidana terbagi menjadi:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa

  1. Pembacaan Surat Tuntutan

Surat tuntutan, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.[11]

  1. Pledoi (Pembelaan)

Setelah dibacakan tuntutan, giliran terdakwa dan/atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir.[12]

  1. Putusan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[13]

Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat tiga bentuk putusan:[14]

  1. Putusan bebas;
  2. Putusan lepas; dan
  3. Putusan pemidanaan.

 

Kapan Proses Persidangan Memasuki Pokok Perkara?

Berdasarkan penjelasan di atas, maka eksepsi merupakan pengajuan keberatan atau pembelaan atas cacat formal pada surat dakwaan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Pengajuan keberatan ini berada saat atau setelah penuntut umum membaca surat dakwaan.[15]

Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan (dihentikan).[16] Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan.[17] Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.[18]

Jadi menyimpulkan dari penjelasan tersebut, pemeriksaan perkara pidana di persidangan dinyatakan “telah masuk pokok perkara” dimulai setelah eksepsi ditolak oleh hakim. Artinya dari mulai pembuktian sampai dengan putusan hakim.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Referensi:

Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.

[1] Pasal 155 ayat (1) KUHAP

[2] Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP

[3] Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 121

[4] Yahya Harahap, hal. 121

[5] Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 122

[6] Yahya Harahap, hal. 122

[7] Yahya Harahap, hal. 123

[8] Pasal 156 ayat (1) KUHAP

[9] Yahya Harahap, hal. 273

[10] Yahya harahap, hal. 274

[11] Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP

[12] Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP

[13] Pasal 1 angka 11 KUHAP

[14] Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP

[15] Yahya Harahap, hal. 123

[16] Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 123

[17] Pasal 156 ayat (2) KUHAP  dan Yahya Harahap, hal. 123

[18] Yahya Harahap, hal. 124

Arti Putusan Pengadilan “Batal Demi Hukum”

Pertanyaan :

Apa arti dari putusan dalam perkara pidana “batal demi hukum”? Apakah ketika putusan batal demi hukum otomatis batal begitu saja setelah ada hal yang membuatnya batal? Atau harus dikukuhkan dulu kalau putusan itu batal?

Jawaban :

Putusan Batal Demi Hukum
Mengenai putusan batal demi hukum dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 385). Arti putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:
  1. Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
  2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
  3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.
Jadi putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.
Hal yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum
Syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)yang berbunyi:
  1. Surat putusan pemidanaan memuat:
    a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN  BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
    c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
    e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
    g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
    h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
    i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
    j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
    k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
    l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
  2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
  3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.
Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang lupa mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.[1]
Namun kemudian, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP inkonstitusional. Artinya, Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Karena itu, redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya berubah menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Haruskah Terdakwa yang Divonis Pidana Penjara Langsung Ditahan?dan Eksekusi Putusan Batal Demi Hukum di Mata Ahli Pidana.
Perlu diingat bahwa yang batal demi hukum hanya terbatas “sepanjang putusan” saja. Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.[2]
Oleh karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pendapat ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan “putusan” batal demi hukum. Jadi, yang batal demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan.[3]
Jadi yang batal demi hukum itu adalah sebatas putusannya saja.
Pihak yang Berhak Menyatakan Putusan Batal Demi Hukum
Pernyataan batal demi hukum dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (van rechtsweenietig) atau null and void tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.[4]
Jadi, agar suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, diperlukan tindakan dari pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang.[5] Dengan demikian sifat putusan yang batal demi hukum pada hakikatnya berubah menjadi dapat dibatalkan atau dinyatakan batal atau voidable oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang berwenang.[6]
Pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh:[7]
  1. Terdakwa;
  2. Penasihat hukum; dan
  3. Jaksa.
Jadi menjawab pertanyan Anda, untuk menyatakan suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, maka harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Putusan:
Referensi:
Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

[1] Yahya Harahap, hal. 385
[2] Yahya Harahap, hal. 386
[3] Yahya Harahap, hal. 386
[4] Yahya Harahap, hal. 387
[5] Yahya Harahap, hal. 387
[6] Yahya Harahap, hal. 387
[7] Yahya Harahap, hal. 388

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Pertanyaan :

Kemarin ada heboh-heboh soal BAP dalam pemeriksaan saksi. Katanya polisinya yang mungkin salah nulis atau salah menangkap omongan saksi. Apa sih BAP saksi itu? Bagaimana sih sebenarnya pembuatan BAP saksi itu? Apakah mungkin polisi salah dengar?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Berita Acara

Menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

  1. pemeriksaan tersangka;
  2. penangkapan;
  3. penahanan;
  4. penggeledahan;
  5. pemasukan rumah;
  6. penyitaan benda;
  7. pemeriksaan surat;
  8. pemeriksaan saksi;
  9. pemeriksaan di tempat kejadian;
  10. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  11. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

 

Berita acara dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.[1] Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas.[2]

 

Berita Acara Pemeriksaan Dalam Penyidikan

Berita acara pemeriksaan (“BAP”) termasuk dalam isi berkas perkara.[3] Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah Penyidikan.[4]

 

Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:[5]

  1. penyelidikan;
  2. pengiriman SPDP;
  3. upaya paksa;
  4. pemeriksaan;
  5. gelar perkara;
  6. penyelesaian berkas perkara;
  7. penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum;
  8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
  9. penghentian Penyidikan

 

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam BAP, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP ini ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.[6]

 

Perlu diingat bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.[7]

 

Pembuatan BAP dalam Pemeriksaan Saksi

Pembuatan BAP terkait pemeriksaan saksi oleh penyidik secara garis besar adalah sebagai berikut:

  1. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 143) menjelaskan keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam BAP. Prinsip pencatatan keterangan saksi yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi.
  2. Yahya Harahap (hal. 143) lebih lanjut menjelaskan bahwa berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
    1. Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya.[8]

Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri? Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.

  1. Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP.[9]

Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.[10]

  1. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.[11]

 

Menjawab pertanyaan Anda, terlepas dari penyidik salah mendengar atau menangkap apa yang dikatakan oleh saksi, BAP yang dibuat atas pemeriksaan saksi tersebut pada dasarnya akan dibacakan oleh penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan apa yang terdapat dalam BAP adalah memang apa yang dikatakan oleh saksi. Yang mana setelah saksi setuju dengan apa yang terdapat dalam BAP, BAP tersebut kemudian ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

 

Referensi:

Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

 

 

[1] Pasal 75 ayat (2) jo. Pasal 49 ayat (1) KUHAP

[2] Pasal 75 ayat (3) KUHAP

[3] Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)

[4] Pasal 15 huruf d jo. Pasal 63 ayat (1) Perkapolri 14/2012

[5] Pasal 15 Perkapolri 14/2012

[6] Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri 14/2012

[7] Pasal 63 ayat (3) Perkapolri 14/2012

[8] Pasal 118 ayat (1) KUHAP

[9] Pasal 118 ayat (2) KUHAP

[10] Penjelasan Pasal 118 ayat (2) KUHAP

[11] Pasal 64 ayat (2) Perkapolri 14/2012

 

Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing)

Pertanyaan :

Apakah berkas perkara kasus judi antara pemain dan bandar dapat dipisahkan dalam prosesnya?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan anda.

 

Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing)

Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”), yang berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah:

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

  1. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang  yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
  2. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
  3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

 

Menurut Yahya Harahap, dalam buku Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 442), pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

  1. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
  2. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
  3. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
  4. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Yahya mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing–masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.

Menurut Totok Bambang yang merupakan seorang jaksa, dalam artikel Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukumsplitsing kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda. Selain peran, bisa juga dilihat dari locusnya.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, pemisahan kasus dapat dilakukan oleh jaksa jika ada lebih dari satu tindak pidana dan pelaku. Mengenai kasus judi antara pemain dan bandar dapat apakah dapat dipecah atau tidak, harus melihat lagi pada ketentuan pemisahan perkara yaitu pemisahan perkara itu harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama.

Contoh Kasus

Akan tetapi, pada praktiknya, splitsing dilakukan terhadap perkara dimana terdapat beberapa pelaku tindak pidana tetapi hanya satu tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 58/ Pid.B/2014/PN.KOT dimana terdakwa melakukan pencurian dengan Zulkarnain Bin Bakri (splitsing) dan Hendra Bangsawan Bin Akmal (splitsing) pada malam hari. Berkas perkara ketiga pelaku dipecah (splitsing) menjadi tiga.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 58/ Pid.B/2014/PN.KOT.

Referensi:

Harahap, Yahya. 2016. Pembahasan dan Permasalahan  dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika.

 

Dapatkah Permohonan Banding Diperiksa Meski Tanpa Memori Banding?

Pertanyaan :

Saya dituntut oleh penuntut umum hingga tingkat banding dan saya telah menyiapkan kontra memori banding untuk melawan banding, namun penuntut umum tidak mengajukan memori banding. Apakah hal tersebut bisa? Apakah saya tetap dapat mengajukan kontra memori banding saya?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami simpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus pidana, dimana Anda sebagai terdakwa dituntut hingga tingkat banding oleh penuntut umum. Dalam hal ini, penuntut umum tidak mempersiapkan memori bandingnya, sedangkan Anda telah mempersiapkan kontra memori banding untuk melawannya.

Upaya Hukum Banding

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (hal. 450), pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding.

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum.

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Permintaan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Hanya pemintaan banding tersebut yang boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.[1] Apabila tenggang waktu itu telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.[2]

Pengajuan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Adalah Hak

Yahya (hal. 485) berpendapat bahwa memori banding secara singkat dapat diartikan sebagai risalah yang disusun oleh pemohon banding dan merupakan tanggapan terhadap sebagian maupun atas seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan. Tanggapan itu tidak terbatas hanya sepanjang mengenai kesalahan penerapan, penafsiran, dan kewenangan mengadili, tapi meliputi aspek penilaian keadaan dan pembuktian. Di samping itu, memori banding dapat juga mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan.

Memori banding diajukan oleh pemohon banding, pihak yang lain dapat mengajukan kontra memori banding. Misalnya, jika terdakwa mengajukan permintaan banding. Permintaan banding itu didukung dengan memori banding. Dalam hal ini pihak penuntut umummempunyai hak untuk mengajukan kontra memori banding.[3]

Dalam konteks pertanyaan Anda, Andalah sebagai terdakwa yang dituntut hingga tingkat banding, dimana penuntut umum tidak mengajukan memori banding, namun sementara Anda telah mempersiapkan kontra memori banding. Mengacu pada penjelasan di atas, kontra memori banding adalah hak Anda untuk mengajukannya.

Tujuan kontra memori banding berupa risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan.[4]

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan memori dan kontra memori banding kepada pihak lain. Menurut Yahya, dari mana mungkin membuat dan menyerahkan kontra memori banding, tanpa ada diberitahukan kepadanya adanya penyerahan memori banding dari pihak lain? Jadi, harus ada pemberitahuan kepada yang mengajukan kontra memori banding bahwa ada yang mengajukan memori banding.[5]

Pasal 237 KUHAP mengatur:

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapatmenyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

Jadi, selain kontra memori banding, pengajuan memori banding juga merupakan hak. Ini penting diketahui supaya jangan salah mengerti. Membuat dan mengajukan memori banding“bukan kewajiban hukum” yang dibebankan oleh undang-undang terhadap pemohon banding. Undang-undang tidak mewajibkan pemohon banding untuk mesti mengajukan memori banding.[6]

Permohonan banding tidak mesti dibarengi dengan memori banding. Tanpa memori banding,permintaan banding sah dan dapat diterima. Ada atau tidak memori banding, tidak menjadi masalah.[7]

 

Tanpa Memori Banding Perkara Tetap Diperiksa Ulang Secara Keseluruhan

Karena pengajuan memori banding bukan merupakan kewajiban hukum bagi pemohon, tapi semata-mata merupakan hak, berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap “diperiksa ulang secara keseluruhan” pada pemeriksaan banding. Seandainya permohonan banding tidak dibarengi dengan memori banding, pengadilan tingkat banding tetap berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Sebaliknya, sekalipun permohonan banding dibarengi dengan memori banding, tetap juga tidak menghalangi pengadilan tingkat banding untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.[8]

Perlu diketahui bahwa:[9]

  1. Memori banding itu dapat dikesampingkan oleh pengadilan tingkat banding;
  2. Pengadilan tingkat banding tidak wajib menanggapi satu persatu isi memori banding.

Itu artinya, memori banding merupakan hak bagi pemohon banding demikian pula dengan mengajukan kontra memori banding. Ada atau tidaknya memori banding tidak menghalangi pemeriksaan banding.

Sedangkan mengenai Anda ingin tetap mengajukan kontra memori banding, berdasarkan penjelasan Yahya Harahap di atas, bahwa tujuan kontra memori banding berupa risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan, tentu secara logika ada memori banding terlebih dahulu untuk dapat dibantah dalam kontra memori banding.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Referensi:

Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

[1] Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP

[2] Pasal 234 ayat (1) KUHAP

[3] Yahya Harahap, hal. 485

[4] Yahya Harahap, hal. 485

[5] Yahya Harahap, hal. 487

[6] Yahya Harahap, hal. 485

[7] Yahya Harahap, hal. 485

[8] Yahya Harahap, hal. 486

[9] Yahya Harahap, hal. 486

 

Apakah Kepala Desa Bisa Diadili di Pengadilan Tipikor?

Pertanyaan :

Apakah kepala desa adalah termasuk penyelenggara negara? Apabila kepala desa melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa, proses peradilannya apakah tipikor atau peradilan umum?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Kepala desa bukanlah penyelenggara negara selaku pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Jika ia terlibat dalam tindak pidana korupsi terhadap keuangan desa yang berdampak pada kerugian keuangan negara, maka ia diproses melalui Pengadilan Tipikor.

Hal ini karena Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Arti Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Sementara, Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:[2]

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa undang-undang ini tidak menyebut bahwa kepala desa merupakan penyelenggara negara. Di samping itu, dilihat dari fungsi yang dijalani oleh kepala desa, kepala desa bukanlah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Dalam artikel Apakah Kepala Desa Termasuk Pejabat Negara?juga dijelaskan bahwa kepala desa bukanlah pejabat negara sehingga dilihat dari definisi penyelenggara yang kami sebutkan tadi, maka ia bukan penyelenggara negara.

 

Adapun kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.[3]

Sumber Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.[4]

Sumber pendapatan desa ini antara lain adalah:[5]

  1. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  3. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  4. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam praktiknya, aturan pengelolaan keuangan desa ini tertuang kembali dalam peraturan daerah setempat. Jika kepala desa melakukan penyimpangan keuangan desa itu, maka perlu dilihat kembali bagaimana bentuk penyimpangan yang dimaksud? Jika yang Anda maksud adalah korupsi dengan menggunakan pendapatan desa yang merugikan keuangan negara, maka ia diadili di pengadilan tindak pidana korupsi (“Pengadilan Tipikor”).

Hal ini karena yang termasuk lingkup tindak pidana korupsi antara lain menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di samping itu, wewenang Pengadilan Tipikor menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”)yaitu:

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:[6]

  1. tindak pidana korupsi;
  2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
  3. dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bisakah WNI Diadili Lagi Setelah Dihukum di Negara Lain?

Pertanyaan :

Apakah WNI yang telah dijatuhi hukuman di negara lain saat kembali ke Indonesia akan dijatuhi hukuman yang sama dengan kasus yang sama? Mengingat asas kebangsaan yang menyatakan setiap warga negara di mana pun berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya.

Jawaban :

Pada prinsipnya jika seseorang telah diadili atas suatu perbuatan pidana tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang sama. Prinsip ini dikenal dengan prinsip non bis in idem atau double jeopardy. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) prinsip tersebut tetap berlaku jika pengadilan yang mengadili orang tersebut bukan pengadilan Indonesia namun pengadilan di negara lain. Terlebih apabila orang (WNI) tersebut telah menjalani hukumannya di negara tersebut. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP.
Pasal 76 KUHP

1)    Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

2)    Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1.      putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.

2.     putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Dalam ayat (2) di atas KUHP menggunakan istilah “Hakim lain” (dalam bahasa belandanya tertulis “anderen rechter”), yang dimaksud dengan ‘hakim lain’ ini adalah hakim/pengadilan di negara lain.

Dari ketentuan Pasal 76 ayat (2) tersebut terlihat bahwa dengan telah diadilinya seseorang -misalnya WNI- di negara lain dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka hak menuntut Jaksa hapus walaupun putusan dari pengadilan di negara lain tersebut berupa putusan bebas atau lepas. Serta jika putusan tersebut merupakan putusan pemidanaan dan terdakwa telah menjalani hukuman tersebut atau telah diberi pengampunan (grasi) oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, terlepas dari apakah kita bisa mempercayai proses peradilan di negara tersebut atau tidak.

Diaturnya hapusnya hak menuntut negara karena putusan dari pengadilan (hakim) di negara lain oleh Belanda -sebagai negara asal KUHP- selain dimaksudkan untuk melindungi hak asasi juga sebagai bentuk pengakuan kedaulatan negara lain. Karena jika orang tersebut diadili kembali di Indonesia maka hal itu sama saja menunjukan ketidakpercayaan pada sistem hukum negara tersebut.

Demikian, semoga membantu.
Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana Bagi Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Pertanyaan :

Apakah menjual makanan jajanan di sekolah yang mengandung bahan berbahaya bisa dipidana? Siapa pihak yang berwenang mengawasi dan menanggulangi peredaran makanan jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Jaminan Atas Keamanan Pangan

Makanan jajanan merupakan pangan yang pengaturannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.[1]

Untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat serta mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia maka diselenggarakan keamanan pangan.[2]

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.[3]

Terkait pengamanan makanan dan minuman, menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

 

Mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU Pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

 

Larangan Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya

Pada dasarnya, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.[4] Pangan tercemar berupa pangan yang :

  1. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  2. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  3. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
  4. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  5. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
  6. sudah kedaluwarsa.

    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (“PP 28/2004”) juga mengatur hal serupa yaitu setiap orang dilarang mengedarkan:[5]

    1. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
    2. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
    3. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
    4. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
    5. pangan yang sudah kedaluwarsa.

      Sanksi Bagi Penjual Jajanan Berbahaya

      Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar mutu pangan serta pangan tercemar sebagaimana disebutkan di atas, dikenai sanksi administratif.[6] Sanksi administratif tersebut berupa:[7]

      1. denda;
      2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
      3. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
      4. ganti rugi; dan/atau
      5. pencabutan izin.

        Selain itu, dapat juga dihukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8] Yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi, jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia melanggar juga ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

        Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[9]

        Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara, Abubakar Siddik dalam artikel YLKI: Penjual Jajanan Mengandung Pengawet Berbahaya Dapat Dihukum, bahwa para penjual makanan yang menggunakan zat berbahaya bisa dijerat Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

        Jadi menjawab pertanyaan Anda, orang yang menjual makanan yang mengandung zat berbahaya dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banya Rp2 miliar serta sanksi administrasi.

         

        Pihak Yang Berwenang Mengawasi

        Agar tidak terjadi peredaran makanan yang berbahaya maka dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Yang melakukan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”).[10]

        Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.[11]

        Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

        Dasar hukum:

        1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
        2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
        3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
        4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan;
        5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
        6. Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

          [1] Pasal 1 angka 1 UU Pangan

          [2] Pasal 67 UU Pangan

          [3] Pasal 1 angka 5 UU Pangan

          [4] Pasal 90 ayat (1) UU Pangan

          [5] Pasal 23 PP 28/2004

          [6] Pasal 94 ayat (1) UU Pangan

          [7] Pasal 94 ayat (2) UU Pangan

          [8] Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen

          [9] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

          [10] Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

          [11] Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Libur Lebaran 2017

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. : 102/PP/KABH-FW/VI/2017

 

Di umumkan sehubungan dengan libur/ cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Kantor  Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata  libur pada tanggal : 24 – Juni  s/d  30 – Juni – 2017.

Kantor Advokat dan Bantuan hukum Florentin Wiriadinata siap melayani kembali tanggal : 3 Juli 2017.

Segenap Pimpinan dan Staf Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

 

Tangerang, 23 Juni 2017

Tio Florentin