Bisakah WNI Diadili Lagi Setelah Dihukum di Negara Lain?

Pertanyaan :

Apakah WNI yang telah dijatuhi hukuman di negara lain saat kembali ke Indonesia akan dijatuhi hukuman yang sama dengan kasus yang sama? Mengingat asas kebangsaan yang menyatakan setiap warga negara di mana pun berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya.

Jawaban :

Pada prinsipnya jika seseorang telah diadili atas suatu perbuatan pidana tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang sama. Prinsip ini dikenal dengan prinsip non bis in idem atau double jeopardy. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) prinsip tersebut tetap berlaku jika pengadilan yang mengadili orang tersebut bukan pengadilan Indonesia namun pengadilan di negara lain. Terlebih apabila orang (WNI) tersebut telah menjalani hukumannya di negara tersebut. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP.
Pasal 76 KUHP

1)    Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

2)    Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1.      putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.

2.     putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Dalam ayat (2) di atas KUHP menggunakan istilah “Hakim lain” (dalam bahasa belandanya tertulis “anderen rechter”), yang dimaksud dengan ‘hakim lain’ ini adalah hakim/pengadilan di negara lain.

Dari ketentuan Pasal 76 ayat (2) tersebut terlihat bahwa dengan telah diadilinya seseorang -misalnya WNI- di negara lain dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka hak menuntut Jaksa hapus walaupun putusan dari pengadilan di negara lain tersebut berupa putusan bebas atau lepas. Serta jika putusan tersebut merupakan putusan pemidanaan dan terdakwa telah menjalani hukuman tersebut atau telah diberi pengampunan (grasi) oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, terlepas dari apakah kita bisa mempercayai proses peradilan di negara tersebut atau tidak.

Diaturnya hapusnya hak menuntut negara karena putusan dari pengadilan (hakim) di negara lain oleh Belanda -sebagai negara asal KUHP- selain dimaksudkan untuk melindungi hak asasi juga sebagai bentuk pengakuan kedaulatan negara lain. Karena jika orang tersebut diadili kembali di Indonesia maka hal itu sama saja menunjukan ketidakpercayaan pada sistem hukum negara tersebut.

Demikian, semoga membantu.
Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Advertisements

Pidana Bagi Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Pertanyaan :

Apakah menjual makanan jajanan di sekolah yang mengandung bahan berbahaya bisa dipidana? Siapa pihak yang berwenang mengawasi dan menanggulangi peredaran makanan jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Jaminan Atas Keamanan Pangan

Makanan jajanan merupakan pangan yang pengaturannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.[1]

Untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat serta mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia maka diselenggarakan keamanan pangan.[2]

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.[3]

Terkait pengamanan makanan dan minuman, menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

 

Mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU Pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

 

Larangan Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya

Pada dasarnya, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.[4] Pangan tercemar berupa pangan yang :

  1. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  2. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  3. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
  4. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  5. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
  6. sudah kedaluwarsa.

    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (“PP 28/2004”) juga mengatur hal serupa yaitu setiap orang dilarang mengedarkan:[5]

    1. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
    2. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
    3. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
    4. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
    5. pangan yang sudah kedaluwarsa.

      Sanksi Bagi Penjual Jajanan Berbahaya

      Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar mutu pangan serta pangan tercemar sebagaimana disebutkan di atas, dikenai sanksi administratif.[6] Sanksi administratif tersebut berupa:[7]

      1. denda;
      2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
      3. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
      4. ganti rugi; dan/atau
      5. pencabutan izin.

        Selain itu, dapat juga dihukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8] Yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi, jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia melanggar juga ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

        Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[9]

        Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara, Abubakar Siddik dalam artikel YLKI: Penjual Jajanan Mengandung Pengawet Berbahaya Dapat Dihukum, bahwa para penjual makanan yang menggunakan zat berbahaya bisa dijerat Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

        Jadi menjawab pertanyaan Anda, orang yang menjual makanan yang mengandung zat berbahaya dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banya Rp2 miliar serta sanksi administrasi.

         

        Pihak Yang Berwenang Mengawasi

        Agar tidak terjadi peredaran makanan yang berbahaya maka dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Yang melakukan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”).[10]

        Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.[11]

        Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

        Dasar hukum:

        1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
        2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
        3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
        4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan;
        5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
        6. Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

          [1] Pasal 1 angka 1 UU Pangan

          [2] Pasal 67 UU Pangan

          [3] Pasal 1 angka 5 UU Pangan

          [4] Pasal 90 ayat (1) UU Pangan

          [5] Pasal 23 PP 28/2004

          [6] Pasal 94 ayat (1) UU Pangan

          [7] Pasal 94 ayat (2) UU Pangan

          [8] Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen

          [9] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

          [10] Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

          [11] Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Libur Lebaran 2017

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. : 102/PP/KABH-FW/VI/2017

 

Di umumkan sehubungan dengan libur/ cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Kantor  Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata  libur pada tanggal : 24 – Juni  s/d  30 – Juni – 2017.

Kantor Advokat dan Bantuan hukum Florentin Wiriadinata siap melayani kembali tanggal : 3 Juli 2017.

Segenap Pimpinan dan Staf Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

 

Tangerang, 23 Juni 2017

Tio Florentin

 

Batasan Peran Penasihat Hukum di Tingkat Penyidikan

Pertanyaan :

Sejauh mana kedudukan pengacara dalam proses penyidikan di Kepolisian? Bagaimana kedudukannya? Apakah dijamin dalam KUHAP? Karena selama ini penasihat hukum tidak memiliki peran yang besar dalam proses penyidikan.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Hak Tersangka/Terdakwa untuk Didampingi Penasihat Hukum

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Didampingi oleh penasihat hukum merupakan hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pada prinsipnya, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.[1] Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.[2]

Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan membeli peringatan kepada penasihat hukum.[3]

Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.[4]

 

Kududukan Penasihat Hukum di Tingkat Penyidikan

Peran atau kedudukan penasihat hukum dalam proses penyidikan diatur dalam Pasal 115 KUHAP yang berbunyi:

 

(1)  Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan;

(2)  Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 133-134), dalam praktek penegakan hukum, secara harfiah dapat kita uraikan:

  1. Pada waktu pejabat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik dapat memperbolehkan atau mengizinkan penasihat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

Berarti atas persetujuan penyidik, penasihat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik. Tetapi kalau penyidik tidak menyetujui atau tidak memperbolehkan, penasihat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

  1. Kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah secara pasif. Demikian makna penjelasan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, yakni kedudukan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan hanya sebagai “penonton”. Terbatas hanya melihat serta mendengar atau within sight and within hearing. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasihat. Seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada taraf pemeriksaan selanjutnya.

Kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dan membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi, kecuali memang pemeriksa sendiri lupa daratan dimabuk kecongkakan kekuasaan dan sudah berteman dengan emosi dan telah kehilangan akal sehat.

Demikian juga dari segi psikologis, kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

  1. Kehadiran yang pasif dalam kedudukan boleh melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan bagi penasihat hukum, hanya berlaku terhadap tersangka yang akan dituntut dalam kejahatan tindak pidana di luar kejahatan terhadap keamanan negara. Jika tindak pidana kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka kejahatan atas keamanan negara, kedudukan pasif penasihat hukum dikurangi semakin pasif. Dalam hal ini penasihat hukum memang masih dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi terbatas melihat saja namun tidak boleh mendegar. Barangkali hanya dapat melihat pemeriksaan tersangka dari dinding kaca di dalam mana tersangka diperiksa.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tersangka berhak didampingi pada setiap proses pemeriksaan. Pada proses penyidikan, kedudukan penasihat hukum bersifat pasif. Artinya, penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan hanya sebagai penonton. Terbatas hanya melihat serta mendengar. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, penasihat hukum tidak diperkenankan memberi nasihat.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Referensi:

Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

[1] Pasal 69 KUHAP

[2] Pasal 70 ayat (1) KUHAP

[3] Pasal 70 ayat (2) KUHAP

[4] Pasal 71 ayat (1) KUHAP

Libur Awal Puasa 2017

FLORENTIN WIRIADINATA LAW FIRM


 

PENGUMUMAN

SK. No. : 93/PP/KABH-FW/V/2017

 

Di umumkan sehubungan dengan awal Puasa Ramadhan 1438 H, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Florentin Wiriadinata libur pada tanggal :  26– Mei– 2017 s/d 27 – Mei – 2017.  Segenap Staf Kantor Hukum Florentin Wiriadinata mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan bathin, semoga amal puasa kita diterima Allah Swt.,  amin.

Tangerang,  24  Mei 2017

Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup

Pertanyaan :

Mohon pencerahan apa perbedaan antara pidana kurungan dan pidana penjara (10 tahun kurungan dan 10 tahun penjara). Lantas apa betul hukuman seumur hidup adalah sama dengan dipenjara sesuai jumlah umur terpidana, jadi bukan dipenjara seumur hidup, alias sampai  mati di LP? Matur nuwun.

Jawaban :

1.      Sebelum menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya kami sampaikan jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

a.      pidana pokok:

         1.      pidana mati;

        2.      pidana penjara;

       3.      pidana kurungan;

       4.      pidana denda;

       5.      pidana tutupan.

b.      pidana tambahan

        1.      pencabutan hak-hak tertentu;

       2.      perampasan barang-barang tertentu;

       3.      pengumuman putusan hakim.

 

Baik pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Mengenai pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh S.R Sianturi dalam bukunya berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (2002: 471), berikut kutipannya:

Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.”

“Ketentuan tersebut ialah :

a.       Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).

b.       Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19KUHP).

c.       Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 KUHP).

d.       Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

e.      Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP)

 

Selain itu Jan Remmelink dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana” (2003: 476) menyebutkan bahwa :

Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, pidana kurungan tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan (Pasal 114, 188, 191ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481 KUHP), semua diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan.”

Sehingga, dapat kami simpulkan bahwa perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara antara lain adalah sebagai berikut :

Perbedaan

Pidana Penjara

Pidana Kurungan

Tindak pidana (yang diatur dalam KUHP) Kejahatan Pelanggaran dan Kejahatan(tertentu) Pasal 114, 188, 191ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481
MaksimumLamanya pemidanaan Seumur hidup –     Paling lama 1 tahun.

–     Jika ada pemberatan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan.

Lokasi pemidanaan Di mana saja Dalam daerah di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan
Perbedaan lain a.      Tidak memiliki hak pistole;

b.      Wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

a.      Memiliki hak pistole;

b.      Pekerjaan yang diwajibkanlebih ringan.

 

 

Mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan yang Anda contohkan yakni 10 tahun pidana penjara dan 10 tahun pidana kurungan, maka dapat kami sampaikan bahwa perbandingan yang Anda sampaikan kurang tepat. Karena merujuk pada uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan paling lama 1 tahun dan dengan pemberatan menjadi 1 tahun 4 bulan. Jadi, tidak mungkin pidana kurungan diberikan sampai 10 tahun lamanya.

 

2.      Mengenai penafsiran pidana seumur hidup, seperti telah kami sampaikan sebelumnya dalam jawaban klinik Pidana Seumur Hidup bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

 

Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

 

Apabila pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, maka yang demikian menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Contohnya, jika seseorang dipidana penjara seumur hidup ketika dia berusia 21 tahun, maka yang bersangkutan hanya akan menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Hal itu tentu melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, di mana lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana – yaitu 21 tahun – melebihi batasan maksimal 20 tahun.

 

Jadi, yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia/meninggalnya terpidana yang bersangkutan.

 

Dasar Hukum:

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

Cara-cara dan Tempat Menyampaikan Komplain atas Pelayanan Polisi

Pertanyaan :

Upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila penyidik kepolisian tidak menindaklanjuti laporan kita? Terima kasih.

Jawaban :

Dalam praktik hukum acara pidana dikenal adanya istilah laporan dan pengaduan. Apa perbedaannya? Pengertian laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). Lebih lanjut Anda dapat membaca artikel Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan.

Salah satu kewenangan polisi adalah menerima laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”). Melayani masyarakat merupakan tugas utama polisi (lihat Pasal 13 huruf c jo. Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Kepolisian).

Pengaturan lebih lanjut mengenai laporan tindak pidana diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”). Ketika masyarakat melakukan pelaporan, maka polisi akan membuat laporan polisi berdasarkan laporan masyarakat yang disebut dengan Laporan Model B (Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 14/2012).

Memang sudah sepatutnya laporan mengenai suatu tindak pidana ditindaklanjuti oleh polisi. Akan tetapi, terkadang laporan tersebut tidak kunjung mengalami perkembangan. Pelapor dalam hal ini dapat melakukan upaya pengaduan masyarakat (“Dumas”) sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 2/2012”).

 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 2/2012 Dumas dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung.

Dumas secara langsung (Pasal 4 ayat [2] Perkapolri 2/2012), merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui:

a. Sentra Pelayanan Dumas; dan
b. setiap Pegawai Negeri pada Polri.

Sedangkan, Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu melalui:

1.    surat

2.    Tromol Pos 7777 atau kotak pos Dumas Mabes Polri atau pada masing-masing kesatuan kewilayahan;

3.    website dan e-mail Polri;

4.    telepon, faksimili, atau SMS;

5.    media massa dan jejaring sosial;

6.    surat Dumas melalui lembaga kemasyarakatan:

a.    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
b.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat;

7.    surat Dumas melalui Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adat (Todat), atau Tokoh Pemuda (Toda)

Dumas dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung mengenai komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, serta permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri atau tindakan kepolisian (Pasal 5 huruf a dan d Perkapolri 2/2012).

Dumas dapat disampaikan kepada Sentra Pelayanan Dumas mulai dari tingkat Polsek hingga tingkat Mabes Polri (Pasal 6 ayat (1) Perkapolri 2/2012).

Penanganan dumas ditangani oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 24 Perkapolri 2/2012 yaitu
a.    Itwasum Polri, untuk lingkungan Polri;

b.    Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri, untuk lingkungan Bareskrim Polri;

c.    Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri, untuk lingkungan Divpropam Polri;

d.    Itwasda, untuk lingkungan Polda, Polres, dan Polsek;
e.    Bagwassidik Polda, untuk lingkungan Ditreskrim Polda;
f.     Bidpropam Polda, untuk lingkungan Bidpropam Polda; dan
g.    Siwas, untuk lingkungan Polres dan Polsek.
 

Jadi, pelapor yang laporannya tidak ditindaklanjuti oleh polisi dapat melakukan upaya pengaduan masyarakat melalui cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengaduan masyarakat dapat ditujukan untuk komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, serta permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.    Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

4.    Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Dapatkah Pembayaran Uang Pengganti oleh Koruptor Menghapus Pidana Pokoknya?

Pertanyaan :

Saya ingin bertanya mengenai penjatuhan pidana korupsi. Jika terdakwa yang telah bersalah kemudian dia mengembalikan kerugian keuangan negara, dapatkah diputus dengan hukuman pidana tambahan saja? Bisakah pengembalian/pembayaran kerugian keuangan negara secara penuh oleh terdakwa menghapus pidana pokoknya? Jika bisa, apa alasannya dan dasar hukumnya? Terima kasih.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelumnya kami perlu menjelaskan lebih dahulu mengenai jenis-jenis pidana menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang terdiri atas:

  1. Pidana Pokok:
  2. pidana mati;
  3. pidana penjara;
  4. pidana kurungan;
  5. pidana denda;
  6. pidana tutupan.
  7. Pidana Tambahan
  8. pencabutan hak-hak tertentu;
  9. perampasan barang-barang tertentu;
  10. pengumuman putusan hakim.

Pidana Tambahan Selain di KUHP Menurut UU Tipikor

Dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus (speciale delicten), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP, maka dalam  Pasal 18 ayat (1)Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur juga 4 (empat) pidana tambahan yang lain dengan maksud memberikan efek jera, yaitu:

  1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;hukumonline.com
  4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana Pokok Menurut UU Tipikor

Menjawab pertanyaan pertama Anda, yang menanyakan apakah terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan saja, maka sesuai penelusuran kami dalam UU Tipikor terdapat pidana pokok, di antaranya berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan pidana penjara pada tindak  pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor juga dikenal ancaman minimum pidana penjara, misalnya minimal 4 tahun untuk pelanggaran Pasal 2 UU Tipikor.

Dengan demikian, dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa disertai adanya alasan penghapus pidana (strafuitluitingsgronden), maka pidana pokok akan dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU Tipikor hanya bersifat opsional.[1]

Apakah Pembayaran Uang Pengganti dapat Menghapus Pidana Pokok?

Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua Anda yang menanyakan apakahpengembalian/pembayaran kerugian keuangan negara secara penuh oleh terdakwa dapat menghapus pidana pokoknya, maka berlaku ketentuan Pasal  4 UU Tipikor yang berbunyi:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pengembalian kerugian keuangan negara ini hanya dapat menjadi faktor yang meringankan, dengan catatan dan dalam konteks apabila tindak pidana korupsi tersebut sudah diproses secara hukum.

Pasca dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) Nomor 25/PUU-XIV/2016terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang pada intinya menghapus kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara” sebagai salah satu unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, telah menyisakan polemik di kalangan praktisi dan akademisi yang memperdebatkan apakah putusan MK tersebut dapat menganulir amanat pembuat undang-undang dalam ketentuan Pasal 4 UU Tipikor dan juga mengubah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil.

Menurut hemat kami, apabila ternyata kerugian negara telah terjadi, namun unsur-unsur pasal lainnya, misalnya unsur melawan hukum (wederechttelijk) dalam Pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi, maka Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebenarnya telah menyediakan jalan keluarnya yaitu penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata, yang selengkapnya berbunyi:

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

[1] Vide: Pasal 17 UU Tipikor

Menerima Tagihan Kartu Kredit Tanpa Pernah Memakainya

Pertanyaan :

Saya pernah ditawari teman sekantor pengurusan pemegang kartu kredit suatu bank, dengan meminta KTP beserta slip gaji. Setelah melewati beberapa proses, terakhir ada konfirmasi dari pihak bank tentang data yang saya ajukan. Setelah menunggu, teman saya mengabarkan bahwa pengajuan ditolak. Namun setelah beberapa bulan ada pihak penagih telpon ke kantor tempat saya bekerja, yang menyatakan bahwa saya harus membayar tagihan. Setelah dijelaskan saya tidak pernah memegang kartu kredit pihak bank bersikeras bahwa kartu kredit saya telah diterima dan dikirimkan ke alamat yang berbeda, jika tidak segera dilunasi pihak penagih mengatakan akan memasukkan nama saya ke daftar hitam Bank Indonesia. Saya mohon arahan harus bagaimana jika pihak bank menolak untuk menghapus nama saya di daftar hitam Bank Indonesia? Karena itu akan jadi masalah jika saya ingin mengajukan kredit atau pinjaman ke bank lain. Apa saya bisa menuntut pihak bank ke pengadilan? Jika mereka bersikeras tidak akan menghapus nama saya. Terima kasih banyak mohon bantuannya.

Jawaban :

Kasus yang dialami Saudara dapat kami indikasikan (apabila terdapat bukti-bukti yang cukup dan sah menurut hukum) sebagai tindakan yang mengarah pada Carding. Tindakan Carding merupakan tindak kejahatan yang marak dilakukan dengan modus menggunakan kartu kredit milik orang lain yang seharusnya dimiliki secara fisik dan digunakan oleh pemilik yang telah disetujui sebelumnya oleh BankIssuer/Penerbit Kartu Kredit tersebut, dengan melalui proses persetujuan/ approval berdasarkan ketentuan internal bank tersebut. Kejahatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan fisik kartu maupun melalui elektronik/online dengan pencantuman data-data kartu kredit tersebut untuk melakukan transaksi elektronik/online.

Berkaitan dengan istilah “Daftar Hitam” yang digunakan, sebagai informasi, Daftar Hitam Nasional (DHN) pada dasarnya merupakan informasi mengenai identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong baik melalui kliring maupun loket bank (over the counter). Sehingga, tidak ada hubungannya dengan pemberian kredit tanpa agunan dalam bentuk kartu kredit seperti yang disebutkan Saudara sebelumnya.

Untuk mengetahui status fasilitas kartu kredit yang Saudara terima (apabila terbukti ada), Saudara dapat menemukan hal tersebut pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (“SID BI”), termasuk informasi perihal data-data lainnya seperti agunan, penjamin dari Bank atau Lembaga Pembiayaan. Data demikian dapat Saudara peroleh dikarenakan SID BI merupakan sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan yang berisi data-data sebagaimana disebutkan sebelumnya dan Informasi Debitur Individual (“IDI”) Historis, yang merupakan laporan yang dapat dicetak dan berisi mengenai data-data debitur beserta data fasilitas kredit yang diperoleh. IDI diberi tambahan kata “Historis” karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir.

Pihak yang dapat memperoleh IDI Historis adalah anggota BIK (Bank dan Lembaga Pembiayaan) serta masyarakat. Sekedar informasi tambahan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam proses membangun Sistem Informasi Debitur (“SID”) yang akan diawasi olehnya. Rencananya, SID ini akan berisi data-data nasabah perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi serta data sarana umum (public utility), sebagai bentuk pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK. OJK menargetkan, SID ini sudah bisa beroperasi pada tahun 2016 mendatang.

Untuk kasus Saudara, merujuk pada best practice, saran saya, Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1.    Melakukan permintaan IDI Historis melalui Bank atau Lembaga Pembiayaan, atau dapat juga melalui Gerai Info Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat (daerah) atau secara online melaluiwebsite Bank Indonesia.

2.    Melakukan pengaduan pada Bank tempat Saudara mengajukan fasilitas kartu kredit tersebut, dengan menemui Customer Care Group pada Bank tersebut dan membawa dokumen IDI Historis milik Saudara serta menceritakan kronologis kasus yang Saudara hadapi, dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat demi keuntungan dan kepentingan bersama.

3.    Apabila permasalahan/kasus tersebut Saudara pandang tidak dapat ditangani dengan baik oleh Customer Care Group pada Bank tersebut, maka, Saudara dapat melanjutkan dengan penyelesaian secara hukum, yaitu dengan mengajukan kasus tersebut untuk diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;

2.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Adakah Jerat Pidana Bagi Penghina Pancasila?

Pertanyaan  :

Apa pidana bagi orang yang menghina Pancasila? Apa bisa dikatakan menghina lambang Negara?

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pidana Bagi Penghina Lambang Negara

Perlu kami luruskan bahwa Lambang Negara Indonesia bukanlah Pancasila, melainkan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.[1] Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.[2]

Penghinaan terhadap lambang Negara diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamnya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.”

 R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.133) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina.

Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) juga mengatur larangan bagi setiap orang untuk mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

Sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 68 UU 24/2009:

“Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara (“TAP MPR 1998”) ditetapkan bahwa pancasila sebagai dasar Negara, pasal tersebut berbunyi:

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

 

Oleh karena itu, kami luruskan bahwa Pancasila bukanlah lambang Negara, melainkan merupakan dasar Negara. Lalu adakah ancaman pidana bagi penghina Pancasila sebagai dasar Negara?

Berdasarkan wawancara kami via telepon pada 1 Februari 2017 dengan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura, Pancasila merupakan dasar Negara bukan lambang Negara. Ini karena yang disebut dengan lambang Negara dalamPasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, sebagaimana juga telah dijelaskan di atas berdasarkan UU 24/2009.

Pidana Bagi Orang Yang Menghina Pancasila

Sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, Pancasila merupakan dasar Negara. Lantas apa pidana bagi orang yang menghina Pancasila sebagai dasar Negara?

Berdasarkan hasil wawancara kami pada 2 Februari 2017 dengan Arsil Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Pancasila bukan lambang Negara, melainkan dasar Negara. Tidak ada ketentuan yang dapat mempidana penghinaan terhadap dasar Negara. Jadi mengusut atau mempidana penghina Pancasila sebagai dasar Negara dengan pasal penghinaan terhadap lambang Negara adalah salah.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, Pancasila adalah dasar Negara, bukan lambang Negara. Oleh karena itu tidak ada pengaturan pidana bagi pelaku penghinaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura pada 1 Februari 2017 pukul 14.43 WIB untuk meminta pendapatnya soal penghinaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara.

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”)

[2] Pasal 46 UU 24/2009